Model Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) mengelompokan bahwa ada 2 generasi dalam pendekatan implementasi kebijakan.

1. Generasi pertama memahami implementasi kebijakan sebagai masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Padapendekatan lain kasus misil kuba GrahamT. Allison.Pada fase ini kebijakan publik lebih diartikan pada pengambilan keputusan.

2.Generasi kedua dengan top-downer perspedtive atau pendekatan bottom upper. tokoh yang terkenal adalah Daniel Mazmanian,paul sabatier dan Frank Smallwood.

3.Generasi ketiga mengenalkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan berfaktor pada perilaku pelaksanan implementasi.

Model Model Implementasi Kebijakan

1. Model implementasi Nakamura & Smallwood

2. Model implementasi Donald van Meter dan Carl Van Horn

3. Model implementasi Mazmanian dan PaulA.Sabatier

4. Model implementasi Grindle 

e-Government di Indonesia

Setelah mengetahui jenis pelayanan publik, mari kita cari contoh pelayanan publik berbasis e-Gov. Sedikit mengingat kembali bahwa e-Gov adalah pelayanan publik di era digital dengan menggungakan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam menerima palayanan publik yang berkualitas. e-Gov yang berarti elektronik government akan lebih spesifik dengan m-government yaitu pelayanan publik berbasis mobile. Mobile dsini khususnya telepon seluluer (HP).

Menurut Krisantu Sembiring 2006 ada beberapa teknologi pendukung m-government :
1. Wireless Access Protocol (WAP) adalah aplikasi yang mendukung penjelajahan internet pada perangkat nirkabel yang dapat bekerja pada hampir semua jaringan nirkabel seperti CDMA, GSM, GRPS dan lain sebagainya.

2. Short Message Services (SMS) adalah layanan dari operator agar konsumen dapat mengirimkan pesan singkat berbentuk tulisan. Fitur ini sudah hampir bisa dnikmati oleh seluruh masayrakat Indonesia.

3. Java 2 Mobile Micro Edition (J2ME) selengkapnya.

Apa contoh m-government di Indonesia ?

1. e-Samsat - Bank Jatim
    e-Samsat adalah layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ ( Jasa Raharja ) melalui e-Channel Bank yaitu :  ATM,  Teller, PPOB, Mobil Banking dan Internet Banking.

2. Tiket Kereta Api Online
    PT. Kereta Api (Persero ) adalah Perusahaan milik negara yang bergerak di penyedia jasa transportasi. di era m-gov ini, masyarakat bisa memesan tiket kereta secara online tanpa perlu datang ke stasiun kereta. Pemesan bisa mengisi dari mana stasiun awal ke stasiun tujuan, informasi beberapa kereta yang siap beroperasi pada hari yang dipilih juga tersedia. Informasi lain seperti kuota tempat duduk dan harga juga terdisplya dengan jelas.

3. Cek dan Bayar Tagihan Bulanan
    Sudah tidak asing lagi masyarakat membayar tagihan bulanan seperti Listrik, Telepon dan Air dari HP. Perusahaan penyedia barang publik seperti PLN & PDAM sudah menerapkan sistem pembayaran melalui deposit (saldo). Walaupun penyedia deposit bukan dari pemerintah sendiri namun perusahaan payment swasta sudah banyak yang memberkan kemudahan pembelian saldo yang bisa dignakan untuk membayar segalan kebutuhan. Sebut saja V-Pay yaitu suatu software yang dari satu deposit bisa digunakan untuk berbagai macam pembayaran. Mulai pembayaran bulanan seperti Listrik, Air dan Telepon bisa juga untuk pemesanan Tiket , bayar SPP dan belanja. Virtual Payment seperti ini memang lebih memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran tagihan.

4. Mobile Bank-ing
    Sudah banyak Bank baik milik pemerintah maupun swasta yang menyediakan layanan mobile bank-ing. Mobile Bank-ing ini memudahkan pelanggan untuk membayar keperluan mereka secara aman dan praktis.

e-Government implementation in many countries

Tulisan ini dibuat untuk persiapan presentasi tentang penerapan e-Government (m-Government ) dari Tugas Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jika sobat satu kelas dengan saya, harap mencari contoh yang berbeda di sini.

Beberapa penerapan e_gov di dalam negeri ( Indonesia ) sudah ditulis di posting yang lalu. Pada posting kali ini, saya akan mendisplay beberapa contoh e-gov dari luar negeri.

m-Government adalah penerapan e-Government pada media piranti bergerak (mobile), termasuk penggunaan layanan dan aplikasi dari pemerintah yang hanya mungkin digunakan pada telepon seluler, notebook/laptop, PDA (Personal Digital Assitants), dan infrastruktur jaringan internet nirkabel.

1. mPay in Dubai
    Di Dubai pemerintah menyediakan mPay yang memugkinkan warga masyarakatnya membayar kebutuhan pokok yang mendesak dan vital seperti pembayaran listrik. Penyedia listrik(energi) disediakan oleh pemerintah. Dalam mPay warga Dubai bisa membayar tagihan tersebut melalui HP yagn sudah terpasang aplikasi mPay. Software ini bisa didapatkan  Apple Appstore dan bagi pengguna android bisa mendownload nya di  Google Playstore.

2. eCitizen
    Model pelayanan publik diatas diterapkan di Singapura. Dengan eCitizen warga bisa mengakses informasi secara detail. Misal di Indonesia kita masih bingun bagaimana membuat SIM secara legal. Alhasil kita lebih memilih 'nembak' agar SIM cepat jadi. Beda di Singapura, melalui eCitizen warga dapat tau dengan pasti apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan SIM. Prosedur pembuatan SIM yang informatif telah mencerminkan pelayanan eGov yang baik.

3.A  MyGovMalaysia
       Negara tetangga ini menyediakan informasi pelayanan pemerintah berbasih mobile. Dalam website tersebut tersedia software untuk pelayanan masyarakat seperti Portal Kementrian Kesehatan Malaysia, Kemetrian Pariwisata Malaysia dan portal lainnya. Software ini compatible pada Mobile iPhone dan Android.

  B. JobsMalaysia
Pada portal ini warga Malaysia bisa mencari pekerjaan dengan cara log in sebagai pencari kerja. Tidak perlu konvensional lagi beli Koran atau ke kantor pos tapi bisa dafar kerja lewat online.

4. A. Pembayara Pajak Online - South Korea
    Melalui www.hometax.go.kr Korea bermaksud memberikan Comprehensive Tax Services. Palayanan pembayaran pajak secara online.

Pemerintah korea memang memberikan perhatian banyak pada pilihan e-government yang akan memberikan pelayanan pada masyarakat berbasis web/digital. Hal ini sejalan dengan inisiatif Korea untuk menjadi negara gerbang antara dunia timur dengan dunia barat. 

   B. e-People - Online Petition & Discussion Portal
Adalagi contoh e-gov di Korea yaitu e-people dengan portal www.epeople.go.kr. Web ini bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. e-people memproses komplain dan saran dari masyarakat dalam satu jendela.

C. Patent Service

     Portal berdomain kiporo.go.kr adalah sebuah layanan online dimana user dapat mematenkan suatu ciptaan mereka. Informasi mengenai royalti dan pembayaran juga bisa dilihat secara online. Namun web ini sudah tidak bisa dikunjungi karna alasan yang tidak diketahui.

5. e-service of Education in Brunai Darusalam

    Melalui e-Darusalam citizen bisa mengetahui bahwa pendidikan di Negara Brunai adalah gratis/free tanpa pungutan apapun. Banyak juga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah antara lain uang sekolah, buku buku, perlengkapan sekolah , makan, transportasi, dan juga biaya akomodasi bagi siswa yang rumahnya jauh dari rumah. Periode pendidikan minimal di Brunai adalah 12th ( 1th pendidikan usia dini, 6th pendidikan dasar, 5th pendidikan tingkat atas) Tidak hanya informasi diatas, sebagai student bisa juga melihat hasil ujian lewat SMS serta service lainnya seperti aplikasi pendaftaran pendidikan yagn lebih tinggi dan beasiswa.

Untuk mengetahu hasil ujian kita bisa registrasi dulu lalu mengirim format seperti dibawah ini

Jenis Pelayanan Publik

1. Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, serrtifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya.

2. Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.

3. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.

Tahap e-Government

Tahap pengembangan e-government terdiri dari 4 yaitu:

• Tahap Informasi (Web Creation) ; di mana e-government hanya digunakan untuk sarana publikasi pemerintah tentang struktur, jasa, dan fungsi secara online atau melalui website .
• Tahap Interaksi (Initial Two-way Interaction) ; di mana e-government sudah menyediakan sarana untuk interaksi dua arah antara pejabat dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik.
• Tahap Transaksi Online (Online Transaction); di mana e-government sudah menyediakan sarana untuk bertransaksi bagi masyarakat dalam menggunakan layanan public.
• Tahap Integrasi (Comprehensive Government Portals) ; di mana semua layanan publik yang disediakan oleh pemerintah selain disediakan secara konvensional juga disediakan secara online melalui e-government.

Uji Statistik

Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Dalam perhitungan statistika dibedakan menjadi dua kelompok yaitu statistika non-parametrik dan statistika parametrik.

STATISTIK PARAMETRIK
===> Statistik Parametrik, yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik, atau setidak-tidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik.

Contoh metode statistik parametrik :
a. Uji-z (1 atau 2 sampel)
b. Uji-t (1 atau 2 sampel)
c. Korelasi pearson,
d. Perancangan percobaan (one or two-way anova parametrik), dll.

Ciri-ciri statistik parametrik :
- Data dengan skala interval dan rasio
- Data menyebar/berdistribusi normal
Keunggulan dan kelemahan statistik parametrik

Keunggulan :
1. Syarat syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat, pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat.
2. Observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen.
Kelemahan :
1. Populasi harus memiliki varian yang sama.
2. Variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval.
3. Dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan.

STATISTIK NON-PARAMETRIK
Statistik Non-Parametrik, yaitu statistik bebas sebaran (tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak). Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal.

Contoh metode statistik non-parametrik :
a. Uji tanda (sign test)
b. Rank sum test (wilcoxon)
c. Rank correlation test (spearman)
d. Fisher probability exact test.
e. Chi-square test, dll

Ciri-ciri statistik non-parametrik :
- Data tidak berdistribusi normal
- Umumnya data berskala nominal dan ordinal
- Umumnya dilakukan pada penelitian sosial
- Umumnya jumlah sampel kecil

Keunggulan dan kelemahan statistik non-parametrik :

Keunggulan :
1. Tidak membutuhkan asumsi normalitas.
2. Secara umum metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan statistik parametrik karena ststistika non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematik yang rumit seperti halnya statistik parametrik.
3. Statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik (nominal) dengan jenjang (ordinal).
4. Kadang-kadang pada statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif.
5. Pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata.
6. Walaupun pada statistik non-parametrik tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal.

Kelemahan :
1. Statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu.
2. Hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik.
3. Hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu.


Tabulasi Silang
Analyze-CrossTab- ( Expect, Observ, Total )
Ada kecenderungan antara X dg Y

Koefisien Kontingensi
Anlyze-Descriptive-CrossTab
X -Row
Y- Coloum
Statistic-Contingency
Adanay Kolerasi antara X dan Y dengan arah positif.

Bivariat
Uji Korelasi/Hubungan

1.       Chi Square/ Regrasi Logistik /  Uji pengaruh untuk 2 atau lebih dengan variabel dependen kategorik ( regresi logistik)
Syarat
a.       Mencari hubungan antara dua variabel
b.      Masing-masing variabel bertipe nominal (Kategorik)

Analyze-Regrassion-Binary Logistic
Nilai chi-s sebesar.... berarti secara bersama sama X1 X2 berhubungan dengan Y
Ketepatan Prediksi = ... %

2.       Spearman rank* Lihat Slide
Syarat
a.       Mencari hubungan antara dua variabel ( Untuk melihat kuat lemahnya hubungan dan arah
hubungan antara dua variabel )
b.      Masing-masing variabel bertipe ordinal
c.       Sampel > 30

Analyze-Correlate-Bivariate
Pilih Spearman

Korelasi Spearman antara var X dg Y sebesar. . . dengan arah positif. Hal ini berarti perubahan yang dialami X akan diikuti secara positif oleh Y. Hubungan antara kedua var tsb signifikan dg nilai sig lebih kecil dari 0.05

contoh H0 : tidak ada hubungannya antara cara mengajar dosen dengan tingkat antusia mahasiswa masuk kelas.
source : setabasri

3.       Kendall tau*
Syarat
a.       Mencari hubungan antara dua variabel atau lebih
b.      Masing-masing variabel bertipe ordinal
c.       Sampel < 30

Korelasi Kendall antara var X dg Y sebesar. . . dengan arah positif. Hal ini berarti perubahan yang dialami X akan diikuti secara positif oleh Y. Hubungan antara kedua var tsb signifikan dg nilai sig lebih kecil dari 0.05

4.       Pearson Products momen
Syarat
a.       Mencari hubungan antara dua variabel
b.      Masing masing variabel bertipe interval (numerik)
Selengkapnya

Analyze-Correlate-Bivariate
Pada Correlation Coeffisien pilih Pearson

Korelasi Product Moment antara var X dg Y sebesar. . . dengan arah positif. Hal ini berarti perubahan yang dialami X akan diikuti secara positif oleh Y. Hubungan antara kedua var tsb signifikan dg nilai sig lebih kecil dari 0.05

SkatterPlot
Graph-Simple Difine
Kasih Judul
Output Titik2

Garis Regresi pilih Fit Line-Linier Regrasion
Grafik diatas menunjukan adanya hubungan positif antara X1 dan Y.

Regresi Linier Sederhana / Uji pengaruh untuk 1 variabel independen ( regresi linear sederhana)
Analyze-Regrassion-Linier
Statistic(estimates dan Model Fit)

R(koe korelasi): Korelasi Product Moment antara var X dg Y sebesar. . . dengan arah positif. Hal ini berarti perubahan yang dialami X akan diikuti secara positif oleh Y. Hubungan antara kedua var tsb signifikan dg nilai sig lebih kecil dari 0.05
Rsquare(koe deterinasi): kontribusi X terhadap Y sebesar ...%
sig: signifikan atau tidak ?
F:

Regresi Linier Ganda /  Uji pengaruh untuk 2 atau lebih variabel independen (regresi linear ganda)
Analyze-Regrassion-Linier
Statistic(estimates, Model Fit dan descriptif)

R(koe korelasi): Korelasi Product Moment secara bersama2 X1 X2 terhadap Y sebesar. . . dengan arah positif. Hal ini berarti perubahan yang dialami X akan diikuti secara positif oleh Y. Hubungan antara kedua var tsb signifikan dg nilai sig lebih kecil dari 0.05
Rsquare(koe deterinasi): kontribusi X terhadap Y sebesar ...%
sig dan F(anova): signifikan atau tidak ?

Uji keselarasan ( Konkordansi) Kendall---Kesepakatan
digunakan untuk mengetahui sejauh mana himpunan peringkat2 dan individu selaras ataukah tidak

Ex. Bikin sabun mandi
Bungkus
Harum
Warna

Analyze - Non Paramatrik - K-related
Test Variable list ( masukan semua nya ) segar harum bahan warna
Test tipe pilih KEndall W
Statistic abaikan
ok

Uji Friedman
Uji untuk hal yang berhubungan 2 sample atau lebih
PKM Produk baru
apakah rasa mempengaruhi penerimaan ?
apakah bungkus.......
apakah warna

Analyze-Non Parametrik-k Related Sample
pilih FriedMan

Pada tabel test statistic terlihat bahwa besaran nilai Chi Square = 13.630 dan asymp sig 0.003. Hasil uji signifikansi Chi Square menunjukkan bahwa sig < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa empat metode belajar yang diberikan memberikan reaksi yang berbeda dari siswa.

Hitung < Stat Tabel = Ho diterima----> ada hubungan
Hitung >tabel = Ho ditolak ------> tidak ada hubungan

Sig > 0,05 = Ho diterima ----> tidak ada hub
Sig < 0,05 = ho ditolak ----> ada hubungan

kalimat hipotesisi negatif
ex: tidak ada perlakuan yang berbeda untuk tiap kamar
ternyata sig <0,05 ---> ho ditolak

5. Uji Gamma
Uji Gamma adalah salah satu dari uji Asosiatif Non Parametris. Gamma mengukur hubungan antara 2 variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi. Uji ini mengukur hubungan yang bersifat symmetris artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi.
Kelemahan dari uji Gamma adalah tidak memperhatikan adanya TIES atau bias, yaitu banyaknya pasangan yang bisa dibentuk. Ties kalau diartikan secara mudah adalah banyaknya responden pada peringkat yang sama. Contoh: Peringkat Pengetahuan baik, respondennya ada 23 sampel dan peringkat pengetahuan kurang ada 12 sampel. Itulah yang disebut TIES. Selengkapan

Apabila  ingin memperhatikan TIES karena data anda banyak TIES, sebaiknya anda pilih uji yang sejenis, yaitu Somer's D, Kendall tau -b dan Kendall Tau -c.

Uji Beda
Sebagai acuan apabila yang ingin di uji adalah Ha, maka interpretasinya sebagai berikut:
1. Ha diterima apabila t hitung≥ t tabel, atau nilai p-value pada kolom Sig. (2-tailed) < level of significant (α)
2. Ho diterima apabila t hitung < t tabel, atau nilai p-value pada kolom Sig. (2-tailed) > level of significant (α)
v Dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada taraf signifikansi 5 % dan 1 %, untuk db (N-2)= 18. Nilai T tabel untuk taraf signifikansi 5 % adalah 2.101 dan 1 % sebesar 2.878 sehingga dapat di banding 2.101>0.581<2.878, Ha ditolak
v Dengan membandingkan nilai pada p-value pada kolom sig. (2-tailed) dengan level of significant (α), maka diperleh 0.131>0.05, Ha Ditolak

1.       Uji untuk dua kelompok saling bebas (independen sampel t test)
Analyze-Independent sample test
2.       Uji untuk dua kelompok saling berhubungan (paired simple test)




Sumber informasi , Jenis Uji Statistik
Belajar Banyak tentang Statistikan KLIK, KLIK

E-Government

Good Governance dan eGovernment adalah kata yang terus diulas akhir akhir ini di perkuliahan AN. Pengertian e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. 

#Holmes (2000), E-Gov didefinisikan sebagai “Kegunaan Teknologi Informasi untuk memberikan/menyajikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya. 

#Sedangkan penulis lain (Fang, 2002; Seifert and Bonham, 2004) mendefinikan E-government merupakan sebuah cara bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta melakukan transformasi hubungan antara pejabat publik dengan penduduk dan juga bisnis. 

Dari berbagai definisi ini, umumnya pemerintah-pemerintah di dunia yang mengimplementasikan E-Gov menggunakan definisi dari Bank Dunia[2], yaitu pemanfaatan Teknologi Informasi (seperti Wide Area Network, Internet, Mobile Computing) oleh agen pemerintah yang mampu mentransformasi hubungan dengan penduduk, bisnis serta unit pemerintah lainnya.

Manfaat  E-Goverment

Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.

Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce .

Contoh Penerapan e-government di Indonesia ( klik untuk membaca lebih lengkap )

1. Kabupaten Sragen mengembangkan “One Stop Service (OSS)”

2. Pemerintah Surabaya menerapkan e-procurement

3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

4. Pelayanan KTP Online

5. Pelayanan Izin Gangguan(HO) Online

The Harvard Policy Group (2000) nasehat menuju e-gev yang unggul :

1.      Fokuskan pada cara teknologi informasi dapat mengarahkan bentuk kegiatan dan strategi dalam sektor publik.

2.      Gunakan teknologi informasi bagi inovasi strategis, bukan hanya otomasi kegiatan taktis.

3.      Manfaatkan pengalaman-pengalaman terbaik (best practices) dalam menerapkan inisiatif pemanfaatan teknologi informasi. Contoh best practices antara lain: di Australia <www1.maxi.com.au>, di Singapura <www.ecitizen.gov.sg>, di AS yang ditangani swasta <www.ezgov.com> dan <www.govworks.com>.

4.      Tingkatkan anggaran dan pendanaan bagi inisiatif pemanfaatan teknologi informasi yang menjanjikan (mempunyai harapan keberhasilan).

5.      Lindungi privasi dan sekuriti.

6.      Bentuk dan kembangkan kerjasama berkaitan dengan teknologi informasi untuk mendorong pembangunan ekonomi.

7.      Gunakan teknologi informasi untuk mempromosikan keadilan dalam peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Layne and Lee (2001) menjelaskan dalam 4 tahap pengembangan E-Gov yaitu:

1)      Cataloguing

Fokus pada memulai sebuah bentuk kehadiran secara online dari pemerintah. Hal ini dapat diwakili dengan adanya web static.

2)      Transaction

Dalam halaman web tersebut disajikan link database dinamis.

3)      Vertical Integration

Terbangunnya sebuah koneksi dengan fungsi dan jasa dari tingkat diatasnya. Misalnya Portal web pemda tingkat II, mempunyai fungsi pelayanan dari portal web pemda tingkat I dan tingkat pusat.

Di Vetical Integration, fokus pada transformasi jasa pelayanan pemerintahan dan bukan pada otomatisasi. Targetnya adalah mengintegrasi sistem pemerintahan tingkat II dengan tingkat I dan tingkat pusat, hal ini dilakukan untuk tujuan cross referencing and checking. Selain itu, target lainnya adalah untuk mempertimbangkan peningkatan pada efisiensi, privasi dan masalah kerahasiaan.

4)      Horizontal Integration

Yaitu suatu integrasi antar fungsi dan pelayanan yang beda. Pada Horizontal Integration, ditandai dengan adanya database yang melintas area fungsional yang berbeda, yang saling berkomunikasi satu sama lain dan idealnya saling membagi informasi. Dengan demikian, informasi yang diperoleh satu agen pemerintah maka dapat digunakan oleh seluruh fungsi lain dalam sistem.

Secara keseluruhan 4 tahap E-Gov dari Layne & Lee menawarkan harapan terbaik untuk meningkatkan efisiensi melalui reformasi administrasi melalui vertical maupun horizontal integration.

Pelaksanaan E-Government di Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi, dalam tahapan Layne & Lee baru masuk dalam Cataloguing. Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi 24% dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang terbatas. Saat ini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. (Jakarta Post, 15 Januari 2003). Indikator lainnya adalah penestrasi internet baru mencapai 1,9 juta penduduk atau 7,6 persen dari total populasi Indonesia pada tahun 2001. Pada tahun 2002 dengan 667.000 jumlah pelanggan internet dan 4.500.000 pengguna komputer dan telepon, persentasi penggunaan internet di Indonesia sangatlah rendah. (Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/APJII).

Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan Egov seluruh Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk membangun E-government dengan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi & Informasi.

Sebelum terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 terdapat 322 web milik pemerintah dengan rincian: 37 situs web departemen; 32 situs web lembaga non departemen; dan selebihnya yakni 253 merupakan situs web pemerintah daerah.
Diterbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003, jumlah situs web pemerintah telah meningkat menjadi 472 buah, terdiri dari: 37 situs web milik pemerintah pusat; 32 situs web milik lembaga pemerintah non departemen; dan selebihnya yakni 403 merupakan situs web pemerintah daerah (Depkominfo; 2007).
Ber-dasarkan data yang bersumber dari Ditjen Otonomi Kementerian Dalam Negeri 2009, pada saat itu terdapat 33 pemerintah provinsi; 399 pemerintah kabupaten; serta 98 pemerintah kota.
Jumlah Situs Web Milik Pemerintah Daerah, Sebelum dan Setelah Diberlakukannya Inpres No. 3 Tahun 2003 :
a.       Tahun 2002
 Situs Dep/Lembaga Tinggi  : 37
  Situs Non Departemen : 32
  Situs Pemerintahan Daerah : 253
b.      Tahun 2007
  Situs Dep/Lembaga Tinggi  : 37
  Situs Non Departemen : 32
  Situs Pemerintahan Daerah : 403
c.       Tahun 2009
  Situs Dep/Lembaga Tinggi  : 37
  Situs Non Departemen : 32
  Situs Pemerintahan Daerah : 497

Faktor yang menyebabkan kegagalan e government

1.      Rendahnya Political Will dari pemerintah itu sendiri.

Terkait dengan Political Will ini, dapat dilihat dari tingkat prioritas pemerintah yang mengeluarkan kebijakan E-Gov hanya dengan Instruksi Presiden. Dalam negara, kita mengenal tata aturan perundangan, dimana Inpres menempati posisi dibawah UUD, UU, PERPU dan Kepres. Implementasi E-Gov, tidak hanya akan merubah sistem pelayanan kepada publik, tetapi yang lebih fundamental adalah perubahan budaya birokrasi di pemerintahan, yang tentunya perubahan budaya ini akan berdampak dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Inilah yang menjadi permasalahan, Kebijakan Publik berdasarkan Inpres akan dinomor duakan jika berhadapan dengan aturan yang lebih tinggi lainnya, misalnya UU.

2.      Paradigma Lama dalam Aparatur Birokrasi di Indonesia

Teknologi informasi khususnya web dan email hanyalah sebatas alat bantu untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan saja. Namun yang paling utama dalam implementasi e-government adalah perubahan paradigma, dari Government Centric menuju Customer Centric. Perubahan tersebut akan menyebabkan perubahan pada layanan-layanan yang diberikan, sehingga merujuk sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan publik.

Salah satu indikator kegagalan implementasi E-Gov adalah ketidakmampuan aparat birokrasi menjaga web portal untuk selalu up date. Paradigma proyek masih tertanam dalam kepala para aparat tersebut, sehingga implementasi E-Gov sesuai dengan Inpres No.3 tahun 2007 dianggap sebagai proyek tanpa memikirkan pemanfaatan jangka panjangnya. Akibatnya menciptakan ketergantungan terhadap ”rekanan tertentu”, yang pada akhirnya akan menjadikan implementasi E-Gov tidak ada bedanya dengan proyek lainnya. Dan jika hal ini terjadi maka tujuan E-Gov yaitu terkait transformasi hubungan antara pemerintah dengan penduduk, swasta (bisnis) dan juga unit pemerintah lainnya tidak akan tercapai, dan malah akan membuka ladang KKN baru bagi birokrat di pemerintahan.

3.      Ketersediaan sumber daya

Disadari maupun tidak ternyata dukungan sarana dan prasarana turut mensukseskan implementasi E-Gov. Dengan tingkat penggunaan Internet yang hanya sebesar 4% dari total penduduk Indonesia, maka Kebijakan ini tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan kebijakan lainnya, yaitu kebijakan pemberiaan akses informasi sampai level desa dan juga kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan bagi penduduk.

Hambatan penerapan eGovernment

*Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.

*Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering

*Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri

*Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.

*Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.

*Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di      Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Solusi untuk keberhasilan e-geovernment

1.      Mensinkronkan target-target pembangunan nasional dalam sektor telematika dengan beberapa program e-gov yang akan dilaksanakan di seluruh lembaga dan departemen. Langkah ini sekaligus sebagai proses evaluasi program e-gov yang pernah dijalankan di semua tingkatan.

2.      Meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku ekonomi swasta, termasuk pejabat pemerintahan atas potensi yang dapat disumbangkan program e-gov dalam mencapai target pembangunan nasional dan sektor telematika.

3.      Menyelesaikan berbagai program utama e-gov yang belum berhasil dilaksanakan, dan menyusun prioritas program e-gov yang dapat menciptakan lapangan kerja serta membantu penegakan praktek good governance dalam berbagai pelayanan publik.

4.      Menambah akses dan jangkauan infrastruktur telematika bagi semua kalangan untuk mengutamakan pemanfaatan e-gov dalam segala aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah menetapkan struktur tarif yang transparan dan terjangkau buat semua kalangan. Jika perlu dapat saja diberlakukan diferensiasi tarif untuk semua aplikasi e-gov.

5.      Alokasi dana e-gov perlu ditingkatkan yang disesuaikan dengan tahapan yang telah dicapai. Dana bisa berasal dari APBN / APBD, kerjasama internasional, atau juga dari pihak swasta.

6.      Menetapkan hanya beberapa aplikasi e-gov pilihan – sebagai contoh sukses – yang menjadi prioritas pembangunan dan pengembangan sehingga terjadi efisiensi dalam pemberian pelayanan publik.

sumber : KLIK

Analisis Data Penelitian

Dalam Proposal penelitian pastilah ada Metode Penelitian yang didalamnya terdapat Metode Analisis. Metode Analisis adalah suatu metode yang peneliti gunakan untuk mengolah data yang telah diperoleh. Bagaimana cara memilih Metode Analisis data yagn tepat dengan penelitian kita ?
Seorang peneliti tidak boleh lupa tentang jenis data.

Pada pertemua kuliah ke 5, dosen saya menjelaskan tentang Analisis Data. Here We go
a) Kuantitatif
Analisis data kuantitatif dibedakan menjadi Deskriptif dan Inferensial.
-Deskriptif berisi analisis data mengenai Rata rata, penyebaran/standart deviasi, dan pengelompokan/homogenitas.
-Inferensial berisi perhitungan data biasanya menggunakan SPSS. dalam kuantitatif Inferensial peneliti biasanya meneliti suatu hubungan data, baik korelasi maupun kausalitas(sebab akibat)

b) Kualitatif
Sedangkan analisis kualitatif akan digunakan peneliti apabila peneliti hanya memiliki data/variable tunggal dalam penelitiannya. sehingga rangkaian analisis data yang bisa dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :
-Pengumpulan data ( collect data ), data berupa catatan lapangan/ field note yaitu data mentah peneliti.
-Penampilan Data ( display )
  Biasanya penampilan data di penelitian kualitatif menggunakan matrik dengan kolom tabel 'Fokus Penelitian', Informan I, Informan II, Informan III, dan Kesimpulan.
Note : Kesimpulan yang diambil oleh peneliti bukan dari berapa banyak informan yang menginformasikan hal yagn sama namun dari kepercayaan peneliti terhadap apa yang ada di lapangan.
- Redukdi Data ( data reduction ) yaitu tahap mengurangi/ menyortir data yagn tidak relevan dengan kebutuhna informasi peneliti.
- Kesimpulan, pengambilan kesimpulan melalui cara triangulasi yaitu merujuk pada informan.

Model Perumusan Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye ( 1995 ) ada 9 model dalam merumusakan kebijakan publik.

1. Model Kelembagaan
Formulasi kebijakan dengan model ini bermakna bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah (lembaga legislatif ). Jadi apapun yang dibuat pemerintah adalah kebijakan publik.Dye membenarkan model ini karena 3 alasan : 1) pemerintah memang lembaga yang sah dalam membuat kebijakan 2)fungsi pemerintah universal 3) pemerintah punya hak monopoli fungsi pemaksaan.
Kelemahan pendekatan ini adalah terabaikannya masalah lingkungan tempat diterapkannya kebijakan karena pembuatan kebijkan tidak berinteraksi dengan lingkungan.

2. Model Proses
Politik adalah sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. proses yang diakui dalam Model proses ini adalah sebagai berikut :
a. Identifikasi Permasalah
b. Menata Agenda Formulasi Kebijakan
c. Perumusan Proposal Kebijakan
d. Legitimasi Kebijakan
e. Implementasi Kebijakan
f. Evaluasi kebijakan
Matrik dari Charles O Jones dapat anda temukan DISINI

3. Model Kelompok
Model kebijakan teori kelompok mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan ( equilibrium ). Disini beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentk kebijakan secara interaktif ( Wibawa, 1994,9)

4. Model Elit
Berkembang dari teori elit masa dimana masayakat sesungguhnya hanya ada dua kelompok yaitu kelompok pemegang kekuasaan (elit ) dan yang tidak memegang kekuasaan. kesimpulannya kebijakan yg muncul adalah bias dari kepentingan kelompok elit dimana mereka ingin mempertahankan status quo. Model ini tidak menjadikan masyarakat sebagai partisipan pembuatan kebijakan.

5. Model teori Rasional
Pengambilan kebijakan berdasarkan perhitungan rasional.
Kebijakan yang diambil adalah hasil pemilihan suatu kebijakan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Disini terdapat cost-benefit analysis atau analisa biaya dan manfaat.
Rangkaian formulasi kebijakan pada model ini :
a. Mengetahui preferansi publik dan kecenderungannya
b. Menemukan pilihan pilihan
c. Menilai konsekuensi masing masing pilihan
d. Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan
e. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien

Kekurangan model ini silahkan Lihat disini

6. Model Inkremental
Model ini adalah kritik dari model rasional, karena tidak pembuat kebijakan tidak cukup waktu, intelektual dan biaya. Dengan model pemerintah menurut dengan kebijakan dimasa lalu yang dimodifikasi. Namun dari yang sudah terjadi pengambilan kebijakan masa lalu yang digunakan lagi justru berdampak negatif contoh kebijakan pemerintah tentang desentralisasi, kepartaian, Letter of Intent IMF, dan lainnya.

Kesimpulannya Kebijaka inkremental adalah berusaha mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahannkan kinerja yagn telah dicapai.

7. Model Teori Permainan
Gagasan pokok dari kebijakan dalam model teori permainan adalah :
a. Formulasi kebijakan berada pada situasi kompetisi yang intensif
b. Para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak independent ke dependen
Kunci memenang kebijaka dalam model ini adalah tergantung kebijakan mana yang tahan dari serangan lawan bukan yang paling optimum. So defensif

8. Model Pilihan Publik
Model ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. ( Publik Choise)
Secara umum model ini adalah yang paling demokratis karena memberikan ruang yang luas kepada publik untuk mengontribusikan pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan. Namun terkadang kebijakan yang diambil adalah kepentingan dari pendukung suatu partai maka dari itu pemuasan yang diberikanpun hanya sepihak yaitu pada pemilih.

9. Model Sistem
David Easton model sistem secara sederhana dapat dilihat seperti input-proses-output. Kelemahan Model sistem adalah keterfokusan hanya pada apa yng dilkakukan pemerintah namun lupa ttg hal yang tidak dilakukan pemerintah.

Statistika Terapan

#Memahami Jenis Data ( Basic )
a) Nominal = data pembeda ex : laki laki/perempuan
b) Ordinal = Data yang mempunyai tingkatan ex: SD, SMP, SMA
c) Scale ( Rasio dan Interval ) = Data hasil pengukuran.

#Skala Likert adalah skala yang berusaha mengukur derajat persetujuan atas sikap atau penilaian tertentu. Umumnya skala ini berwujud pernyataan setuju, agak setuju, kurang setuju, tidak setuju. Skala yang demikian dalam sifat pengukurannya adalah Ordinal. Resminya, Skala Likert adalah Ordinal.

#Uji Validitas adalah uji kecermatan dan ketepatan suatu item pertanyaan terhadap ada yang ingin di ukur.
Biasa menggunakan Uji Korelasi Pearson Product Moment.
Carapenggunaanya dengan SPSS adalah :

Buat skor total masing-masing variable.
Klik Analyze > Correlate > Bivariate
Masukkan seluruh item variable x ke Variables
Masukkan total skor variable x ke Variables
Ceklis Pearson ; Two Tailed ; Flag
Klik OK

#Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Hampir mirip dengan validitas, uji reabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana reabilitas suatu data.
Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat.
Carapenggunaanya dengan SPSS adalah :

Klik Analyze > Scale > Reliability Analysis
Masukkan seluruh item Variabel X ke Items
Pastikan pada Model terpilih Alpha
Klik OK

#Memilih Uji untuk Penelitian

Tabel tersebut akan membatu anda untuk lebih memahami jenis uji yang akan anda gunakan pada penelitian anda. Deskriptif atau satu varible biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif seperti efektifitas dan implementasi. 

#Binomial : Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam n percobaan ya/tidak (berhasil/gagal) yang saling bebas, dimana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas p. Eksperimen berhasil/gagal juga disebut percobaan bernoulli. Ketika n = 1, distribusi binomial adalah distribusi bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik.
Distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel n dari jumlah populasi N. Apabila sampel tidak saling bebas (yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian), distribusi yang dihasilkan adalah distribusi hipergeometrik, bukan binomial. Semakin besar N daripada n, distribusi binomial merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan.

Sebagai contoh, sebuah dadu dilempar sepuluh kali dan dihitung berapa jumlah muncul angka empat. Distribusi jumlah acak ini adalah distribusi binomial dengan n = 10 dan p = 1/6.
Contoh lain, sebuah uang logam dilambungkan tiga kali dan dihitung berapa jumlah muncul sisi depan. Distribusi jumlah acak ini merupakan distribusi binomial dengan n = 3 dan p = 1/2.

#Run Test : Analisis Run Test termasuk dalam statistik nonparametrik. Uji ini digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Sampel yang diambil dari populasi, apakah sampel yang diambil berasal dari sampel acak atau bukan . Pengujian ini untuk kasus satu sampel. Prosedur pengujian dilakukan dengan mengurutkan data sampel dan mencari letak nilai mediannya.

#Standard Deviation (SD) mengukur seberapa baik Mean mewakili data. Semakin kecil SD, semakin data dekat dengan Mean. Semakin besar SD, semakin jauh data dengan Mean. Jika SD = 0 maka seluruh data adalah serupa, sekaligus merupakan kondisi ideal



Contoh kasus
Nilai ujian 30 siswa diambil dari populasi. Apakah pengambilan sampel ini bersifat acak?

Langkah-langkah :
Klik Analyze>Nonparametric>Runs
Masukkan variabel Nilai ujian ke dalam Variable (s) dan klik Mode
Klik OK
Hipotesis
H0 = Nilai ujian siswa bersiswa acak
H1 = Nilai ujian siswa bersifat tidak acak

Kriteria uji
Tolak Hipotesis nol (H0) bilai bilai asymtotic significant value uji Run Test < 0.05

Hasil Output SPSS
Pada hasil output SPSS tersebut di atas menunjukkan nilai asymtotic significant uji Runs test sebesar 0.320 (> 0.05), maka hipotesis nol (H0) diterima yang berarti bahwa nilai ujian siswa bersifat acak.

sumber : http://www.statistikolahdata.com/2012/01/uji-runtest.html

#Sign Test

#T test uji beda
yg dpt BLSM dan yg tidak dpt BLSM apakah ad beda kesejahteraannya ?
Pelayanan RS : VIP vs Kelas III

#Uji Friedman
Uji untuk hal yang berhubungan 2 sample atau lebih.
PKM Produk baru
apakah rasa mempengaruhi penerimaan konsumen ?
apakah bungkus mempengaruhi penerimaan konsumen ?
apakah warnamempengaruhi penerimaan konsumen ?

Hitung < Stat Tabel = Ho diterima----> ada hubungan
Hitung >tabel = Ho ditolak ------> tidak ada hubungan

Sig > 0,05 = Ho diterima ----> tidak ada hub
Sig < 0,05 = ho ditolak ----> ada hubungan

kalimat hipotesisi negatif
ex: tidak ada perlakuan yang berbeda untuk tiap kamar (Ho)
ternyata sig <0,05 ---> ho ditolak

tidak ada perbedaan perlakuan itu DITOLAK
hipotesisi yang benar adalah "ada perbedaan perlakuan pada tiap kamar"

Des / Infer
Data normal/tidak
Jenis Hipotersis
Jenis datanya (nom, ordi, scale)

Uji keselarasan ( Konkordansi) Kendall---Kesepakatan
diguankan untuk mengetahui sejau mana dja himpuna peringkat2 dan ind selaras ataukah tidak

Ex. Bikin sabun mandi

Analyze
No Par
K-rela
Test Var list ( masukan semua nya ) segar harum bahan warna
Test tipe pilih KEndall W
Statistic abaikan
ok

Hippo tidak ada keselarasan diantara para responden dalam menilai kempat atribut tsb
Stat hitung > tabel --- DITOLAK
"Ada keselarasan dr konsumen untuk memilih sabun"

Interventing-variable penggaggu

Latihan Buat Skripsi

Di Mata Kuliah MPA ( Metode Penelitian Administrasi ) saya dan kawan kawan semester 5 lainnya menerima matery tersebut. Materinya sekitar bagaimana membuat penelitian administrasi.
Awalnya saya bingung tentang kuanti dan kuali , dua kata tersebut sering digunakan tapi punya arti yang lebih dari sekedar pilihan.

	Kualitatif	Kuantitatif
Lokasi	Study Kasus	Survey
Aspek	Fokus Penelitian	Variable Penelitian
Sampling	Informan	Responden
Unit Analisis	Kelompok	Individual
	Men-Generalisasikan	Menguji teori

Sebenarnya sangat menyenangkan ketika melangkah membuat proposal skripsi atau penelitian kecil. Namun seperti saya yang sulit menulis malah menjadi bingung apa saja yang mesti dicantumkan.

So . . . as a suggestion baca buku sebanyak mungkin ^^

Contoh Penelitian Kuantitatif ( Kepuasan )

I. Pendahuluan

   - Latar Belakang

   - Perumusan Masalah

   - Tujuan Penelitian

   - Manfaat Penelitian

II. Tinjauan Pustaka

III. Metode Penelitian

   - Sasaran Penelitian

   - Lokasi Penelitian

   - Metode Penelitian

   - Variable Penelitian

   - Definisi konsep dan operasional

   -Teknik Pengambilan sample

   - Metode Pengumpulan Data

   - Sumber Data

   - Metode Analisis

   - Interpretasi Data

diatas adalah materi yang saya tulis saat semester lima dan in real research pengertian2 diatas jauh lebih complicated.

Metode Penelitian Administrasi

Jaminan Kesehatan Nasional akan  dikelola oleh BPJS ( sbg Badan Hukum Publik )
Sistem Jaminan Sosial Nasional melewati Badan Penyelengga Jaminan Sosial Kesehatan ( BPJS Kesehatan ) akan di lakukan pada Januari 2014.
UU No. 11 th 2011 ttg BPJS
UU No. 40 th 2004 ttg SJSN
Sosialisasinya lewat Televisi  Internet dan Media cetak.
 BPJS akan mengkover 4 Pelayanan Sosial
1. PT Askes
2. PT Jamsostek
3. PT Asbri
4. PT Taspen

PT Askes dan PT Jamsostek terjadwal untuk dibubarkan tanpa likuiditas pada tahun 2014

Aturan BPJS Kesehatan :
Semua orang harus terdaftardi BPJS yg kerja lewat perusahaan , yg tidak kerja bisa mendaftar ke BPJS.
Bersedia menangani segala penyakit denga azas efesiensi
Yang mampu aka membayar sesuai ketentuan ( per daerah bisa berbeda )
yang tidak mampu akan ditanggung pemerintah
Dana 15,9 T dr APBN untuk 30% warga Indonesia ( 86 juta  jiwa )

Ada 2golongan PBI/ Penerima Bantuan Iuran dan non-PBI.
PBI adalah masyarakat miskin dan tidak mampu.
non-PBI adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), karyawan perusahaan swasta, pekerja mandiri, bukan pekerja seperti veteran, penerima pensiun, dan lain-lain.

Perumusan Masalah
1.Apakah sarana & infrastruktur untuk BPJS sudah memadai ?
2. Bagaiman implementasi program BPJS ini di Puskesmas ?
3. Apakah sosialisasi sudah sampai ke daerah terpencil ?
4. Apakah ada perubahan struktur pejabat birokrat untuk melayani masyarakat lewat BPJS ?
5. Bagaimana kriteria warga tidak mampu menurut pemerintah yang akan dibebaskan pada program BPJS ?
6. Bagaimana kriteria masyarakat miskin yang diterapkan pemerintah bagi PBI ?

Teori Kebijakan Publik

Konsep Kebijakan Publik

#Mar Rae & Wilde
kebijakan publik adalah serangkaian tindakan oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar masyarakat.
#Thomas R Dye
Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
#James E Anderson
Kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah.
#David Easton
Pengalokasian nilai nilai secara paksa kepada masyarakat
#Robert Easton
Hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Masalah publik adalah  ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan  yang terjadi di dalam masyarakat . 
http://wisnusubagyo.blogspot.com/2011/11/pengertian-kebijakan-publik.html ( diakses 21/10/2013 21:14 )
Masalah Privat adalah masalah yang dalam penyelesaiannya tidak berdampak pada orang lain.http://eprints.undip.ac.id/9509/1/Masalah_Publik_2.pdf
Masalah Terstruktur adalah masalah yang dapat di ketahui penyelesaiannya dengan jelas dan pada umumnya terjadi berulang-ulang dan mempunyai fase terstruktur.
http://definisiwirausahamenurutahli.blogspot.com/2012/11/masalah-terstruktur-dan-tidak.html ( diakses 21/10/2013 21:27 )
Masalah Strategis adalah ..............

Kebijakan publik dibuat dengan tujuan dan sasaran yang jelas bukan perilaku sembarang.
Kebijakan publik adalah pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bukan keputusan pribadi.

Kenapa suatu kebijakan diterima oleh masyarakat ?
1 Kesadaran dari masyarakat
2 Keyakinan masyarakat
3 Kepentingan Pribadi
4 Sanki Hukum
5 Masalah waktu

Kenapa kebijakan tidak diterima oleh masyarakat
1 Bertentangan dengan sistem nilai yang ada
2 Konsep ketidakpastian selektif
3 Keanggotaan yang tidak disukai
4 Ketidakpastian hukum

Tiga teknik perumusan kebijakan publik
1. Rutin
2. Analogis
3. Kreatif  - unsur kreatif ada 5
a. Intuisi b. imajinasi  c. keseriusan  d.sintesis  e integrasi

Administrasi Pemerintahan Daerah

#Teori Negara
1. Negara Federal yaitu perhimpunan negara kecil dan lemah secara sukarela, kekuasaan dan kedaulatan negara bagian (negara kecil & lemah) diserahkan ke negara federal.

Ciri Negara Federal :
a. Pemerintah pusat punya kekuasaan penuh untuk menjalin hubungan dengan negara lain atas nama neg bagian.
b. Pemerintahan dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian.
c. Terdapat badan peradilan khusus yang menangani persilihan antara pemerintah pusat dan negara bagian.

2. Negara Kesatuan yaitu Negara besar secara wilayah yang membagi negaranya menjadi beberapa daerah yang lebih kecil yang selanjutnya disebtu daerah otonom. Kewenangan daerah sebenernya adalah kewenangan pusat yang di desentralisasikan sehingga terbentuk daerah otonom.

Sentralistik : bottom up---> negara federal
Desentralistik : top down ----> negara kesatuan

Munculnya desentralisasi karena menganggap bahwa pemerintahan pusat yang terlalu terpusat bisa menyebabkan birokrasi yang korup. Desentralisasi juga dianggap pendongkrak bagi daerah untuk memajukan daerahnya dengan kewenangan untuk mengatur daerah otonomnya.

UU tentang otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini mengacu pada UU No. 32 Th 2004 ( sebagaimana telah diuba dengan UU No.8 Th 2005 )

Devolusi = Desentralisasi Politik
Dekonsentrasi = Desentaralisasi Administratif - sharing kekuasaan diantara pejabat yang berada pada satu tempat yang sama .
Asas tugas Pembantuan = asa yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Desentralisasi menurut ahli  :

1. Bird dan Vaillancorrt (2000) ada tiga variasi desentralisasi dalam pengambilan keputusan
     a. Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemernitah pusat ke instasnsi vertikal di daerah.
     b. Delegasi , daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi fungsi tertentu atas nama pemerintah.
     c. Devolusi ( pelimpahan ) kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan .
2. Rondinelly (1981) Pemindahan wewenang mengenai perencanaan, pembuatan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi lapangannya, unit PemDa, Organisasi setengah swantantra-otorita.

Tujuan Desentralisasi
A Bagi Negara/Kepentingan Nasional
     1. Memperkuat integritas bangsa
     2. Sebagai wadah training bagi calon pemimpin
     3. Mempercepat kesejahteraan rakyat
B. Bagi Daerah
     1. Mewujudkan Demokrasi lokal
     2. Meningkatkan Pelayanan Publik
     3. Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik

Prinsip dalam Otonomi Daerah
1. UU No5 Th 1974---- Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab
2. UU No.22 Th  1999 ----- Otonomi yang nyata dan seluas luasnya
3. UU No. 32 T 2004 ---- otonomi yang nyata dan seluas luasnya

Pemerintah daerah menurut UU No5 1974 adalah kepala daerah dan DPRD, UU No.22 Th 1999 pemimpin daerah oleh kepala daerah , DPRD dipisahkan dari PemDa dengan maksud memberdayakan DPRD

Tipologi Umum Implementasi Kebijakan

Tipologi Kebijakan menurut Ripley  & Franklin:
Menurut Ripley kebijakan publik dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar yakni Kebijakan Dalam Negeri dan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan. Masing – masing kategori tersebut memiliki beberapa tipe kebijakan berdasarkan tujuannya. Ripley yang menelaah hubungan antara berbagai tipe kebijakan dengan dinamika interaksi antara aktor yang terlibat dalam pengimplemnetasian menyimpulkan bahwa kebijakan – kebijakan dengan tipe tertentu secara substansi memiliki tingkat kesulitan pengimplementasian yang berbeda- beda. Tipe – tipe kebijakan tersebut adalah :

A.     Kebijakan Dalam Negeri (Domestic Policy):

  1. Distributive Policy (Kebijakan Distributif)
adalah kebijakan dan program yang diarahkan untuk mendorong sector privat untuk melakukan aktifitas yang tidak akan dilakukan apabila tidak disubsidi oleh pemerintah. Dengan kata lain : “Apabila masyarakat melakukan tindakan “A” maka akan diganjar dengan keuntungan “B”. Kebijakan untuk mendorong produktivitas pertanian dan kebijakan – kebijakan yang bersifat memberikan subsidi biasanya merupakan jenis kebijakan ini (misalnya subsidi bibit tanaman dan pupuk untuk mendorong petani menanam tebu, dll).
Kebijakan tipe ini relatif lebih mudah dalam pengimplementasiannya, karena hubungan antar factor yang terlibat tidak rawan timbul konflik kepentingan. Kalaupun kebijakan atau program tipe ini di Indonesia tidak mencapai hasil yang diharapkan, biasanya berkaitan dengan perilaku oknum aktor pelaksana yang mencurangi subsidi.

2. Competitive Regulatory Policy (Kebijakan Pengaturan Persaingan)
Adalah kebijakan dan program yang dibuat untuk membatasi aktifitas sector privat untuk memproduksi jasa – jasa dan barang – barang tertentu dengan menetapkan criteria – criteria yang harus dipenuhi karena banyaknya peminat. Regulasi alat dan sarana transportasi umum biasanya merupakan jenis kebijakan ini.
 Kebijakan tipe ini memiliki tingkat kesulitan pengimplementasian “sedang” karena meski akan ada intervensi kepentingan dari pihak yang terkena akibat kebijakan, namun tingkat konflik yang timbul tidak begitu besar.

3. Protective Regulatory Policy (Kebijakan Pengaturan Perlindungan)
adalah kebijakan dan program yang didesain untuk membatasi    aktifitas – aktifitas sector privat yang bisa membahayakan atau merugikan sebagian masyarakat yang lain (misalnya polusi kendaraan dan pabrik, pembuatan obat – obatan, minuman keras, dll). Berbagai kebijakan yang menyangkut kelestarian lingkungan hidup biasanya juga termasuk tipe kebijaksanaan ini.
Kebijakan tipe ini relatif “sulit” dalam pengimplementasian. Benturan kepentingan antara pelaku ‘bisnis’ dengan ‘keamanan’ masyarakat yang dilindungi melalui kebijakan ini rawan menimbulkan konflik dalam skala yang cukup tinggi, demikian juga kemungkinan benturan kepentingan antar aktor pelaksana yang terlibat.

4. Redistributive Policy (Kebijakan Pendistribusian Ulang)
adalah kebijakan dan program yang diasumsikan dapat menghasilkan ‘perkembangan’ kesehjahteraan, kepemilikan, hak, dan nilai – nilai lain di antara kelas – kelas social (ataupun kelompok etnis/ suku). Dengan kata lain tujuan kebijakan dan program ini adalah untuk mendistribusikan kembali nilai – nilai yang lebih dari satu kelompok masyarakat pada kelompok masyarakat yang kekurangan (misalnya penetapan harga BBM dan energi listrik berdasarkan perbedaan penggunaannya: industri, industri rumah tangga, rumah tangga, dst: Pajak Pertambahan Nilai: Inpres Daerah Tertinggal, dll).
Kebijakan tipe ini juga relatif sulit dilaksanakan, karena tingkat konfliknya bisa sangat tinggi, terutama dari yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Misalnya saat subsidi BBM dicabut walau diganti dengan Program Kompensasi Pencabutan BBM (PKPS – BBM) yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat miskin, namun kebijakan ini tetap menuai protes keras dan demonstrasi terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.


B.      Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan

1. Structural Policy
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperoleh, menyebarkan dan mengatur personel – personel dan kebutuhan – kebutuhan militer. Kebijakan dan program ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah sebagaimana pada distributive policy, namun tentang siapa, berapa banyak dan kapan dilakukan, harus dputuskan terlebih dahulu. (Misalnya pembangunan atau penutupan instalasi militer, system persenjataan untuk pertahanan negara, dll). Untuk jenis kebijakan ini pengimplementasiannya dilakukan langsung oleh Angkatan Bersenjata, bukan oleh pemerintah (c/q Birokrat).

2. Strategic Policy
Kebijakan dan program strategi ini untuk menegaskan sikap dan menjalankan kebijaksanaan luar negeri dan militer pada negara lain (misalnya kebijakan perdagangan luar negeri, pemberian bantuan pada negara lain yang sedang mengalami musibah, keikutsertaan dalam pertahanan perdamaian dunia, dll).

3. Crisis Policy
Kebijakan ini dilakukan dengan sebagai respon atas masalah – masalah luar negeri yang tiba – tiba dihadapi oleh negara (misalnya ada invasi dari negara asing).
Dari tipologi kebijakan yang dilakukan oleh Ripley tersebut, untuk kondisi Indonesia pada umumnya kebijakan – kebijakan domestiklah yang memiliki relevansi dengan permasalahan implementasi dalam konteks admnistrasi publik. Kebijakan yang menyangkut masalah Pertahanan/ militer umumnya diputuskan dan diimplementasikan untuk kalangan dan lingkup yang khusus : militer dan relatif tertutup bagi administrasi publik.
Namun perlu juga diingat bahwa tipologi tersebut dibuat terutama berdasarkan kenyataan empirik di Amerika Serikat, yang dalam banyak hal yang berebda kondisi bangsa Indoenesia. Tidak semua kebijakan yang dilakukan di negara kita bisa dengan tepat dikategorikan ke dalam salah satu tipe tersebut, kendati Ripley & Franklin juga mengatakan bahwa bisa jadi sebuah kebijakan mengandung ciri lebih dari satu tipe kebijakan.

Tipologi Kebijakan menurut George C. Edwards III
George Edward III mengakatagorikan kebijakan secara berbeda dengan yang dilakukan oleh Ripley & Franklin (yang mengkaitkannya dengan interaksi antar aktor). Edwards mengkatagorikan berdasarkan sifat atau karakteristik kebijakan. Menurutnya ada beberapa jenis kebijakan yang pada dasarnya mudah menemui permasalahan dalam pengimplementasiannya. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang bersifat:

1.      New Policies
    Yang dimaksud dengan kebijakan baru disini bukan sekedar kebijakan – kebijakan atau program – program yang baru disyahkan, tapi kebijakan yang memang belum pernah dilaksanakan sebelumnya.

2.      Decentralized Policies
Kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, namun program pengimplementasiannya di serahkan pada masing – masing daerah. Kesulitan yang timbul dikarenakan interpretasi yang bisa jadi beragam antar daerah dan juga kesiapan daerah yang masing – masing tidak sama, sehingga pengimplementasian dan hasilnya pun bisa berbeda dari tujuan utama kebijakan tersebut.

3.      Controvercial Policies
Kebijakan yang controversial adalah kebijakan yang mengandun  reaksi – reaksi dan penafsiran – penafsiran yang saling bertentangan secara tajam. Sudah dengan sendirinya kebijakan demikian mudah menemui kesulitan saat diimplementasikan karena yang merasa dirugikan akan berusaha menggagalkannya. Contoh kebijakan ini adalah Kebijakan Anti Prostitusi di Kabupaten Tangerang baru – baru ini, dan rencana UU APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi) yang sampai saat ini belum mendapat persetujuan karena mengundang kontroversi dari berbagai kalangan secara tajam.

4.      Complex Policies
Kebijakan yang komoleks adalah kebijakan yang mengandung banyak aspek sekaligus melibatkan berbagai badan dalam pengimplementasiannya. Banyak aspek yang terkait dan beragamnya pihak yang terlibat (lintas sektoral dan lintas departemen) menyebabkan kebijakan jenis ini mudah menemui permasalahan dalam. Contohnya adalah UU Lingkungan Hidup. Aspek yang terkait sangat beragam mulai air, udara, tanah, hutan, dsb: aktor yang terkaitpun sangat banyak.

5.      Crisis Policies
Kebijakan krisis adalah kebijakan yang dibuat untuk menanggapi situasi – situasi krisis yang mendesak dilakukannya tindakan segera. Program – program dari kebijakan seringkali tidak terencana dan terorganisasi dengan baik, akibatnya pengimplementasian program mudah menghadapi kesulitan. Contoh kebijakan ini adalah program – program pemulihan Indoenesia paska krisis ekonomi tahun 1997, misalnya program BLBI yang tak juga tuntas dan berhasil mengembalikan kerugian negara akibat hutang – hutang pengusaha swasta. Juga kebijakan pembangunan kembali Aceh paska badai Tsunami akhir tahun 2004.

6.      Judicial Policies
Kebijakan ini adalah kebijakan yang mengandung penerapan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Pada dasarnya kebijakan ini mudah menemui kesulitan saat implementasi karena melibatkan badan lain yang berlainan fungsi dan kewenangan. Misalnya pada kasus pencemaran lingkungan ditemukan adanya pelanggaran oleh aparat administrasi publik, maka penyelidikan dan pembukitan harus dilakukan oleh lembaga – lembaga yang berbeda, yang persepsi dan penafsirannya atas pelanggaran  tersebut juga bisa berbeda. Selain itu seringkali kebijakan demikian justru belum dilengkapi dengan perangkat – perangkat hukum yang jelas (kebijakannya sudah ada dan diimplementasikan, tapi aturan – aturannya belum ada). Batas – batas kewenangan dan koordinasi adalah masalah yang umumnya terjadi pada kebijakan – kebijakan jenis ini, segingga seringkali terjadi saling lempar tanggung jawab atau justru berebut wewenang.

7.      Combination of characteristics
Sebuah kebijakan bisa memiliki beberapa karakteristik sekaligus, sehingga tingkat kesulitan dalam pelaksanannya niscaya juga lebih tinggi dibanding implementasi yang hanya memiliki satu karakteristik. Jika RUUAPP berhasil menjadi UU, maka kebijakan ini akan memiliki karakteristik sebagai new policy, yudicial policy, sekaligus controvercial dan complex policy.
Relevansi tipe kebijakan Edward III ini bagi studi implementasi adalah bahwa jika proses implementasi dipahami sebagai kombinasi “problem generating” dan ‘problem solving’ yang saling berkaitan, maka apabila telah diketahui bagaimana permasalahan dalam implementasi itu muncul, akan lebih mudah mengupayakan problem solvingnya. Jika problem generating berkaitan dengan implementatau teknik yang digunakan pemerintah dalam kebijakan tersebut(enforcement, inducement, benefaction, dan gabungan dari ketiganya), maka problem solving berkaitan dengan komponen utama sumber daya yang harus ada untuk melaksanakan kebijakan yang dimaksud. Komponen – komponen sumber daya tersebut adalah dukungan politik, dana, kompetensi administrative, dan kepemimpinan yang kreatif, yang harus tersedia dengan derajad yang  berbeda – beda bergantung kebijakan yang diimplementasikan.
Sebagai contoh kebijakan yang harus diimplementasikan adalah kebijakan yang harus menggunakan teknik enforcement, misalnya kebijakan Anti-Terorisme,  atau kebijakan menaikkan harga BBM, maka komponen utama yang harus tersedia adalah dukungan politik sebab tanpa dukungan politik yang kuat, niscaya kebijakan tersebut tak dapat diimplementasikan dengan baik. Demikian pula jika kebijakan yang diimplementasikan menggunakan teknik inducement, maka sumberdaya berupa kompetensi administrasif implementor haruslah kuat, dan seterusnya tergantung pada teknik yang digunakan dalam menginterpretasikan kebijakan yang harus diimplementasikan.

Tipologi lainnya
Substantive policies adalah kebijaksanaan tentang apa yang akan/ingin dilakukan oleh pemerintah. Yang menjadi tekanan adalah subject matternya, misalnya kebijaksanaan luar negeri, perdagangan, perburuhan, pendidikan, energi, kesehatan, perumahan dan sebagainya.

Prosedural policies, adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang siapa atau pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijaksanaan serta cara bagaimana perumusan kebijaksanaan itu dilaksanakan. Misalnya prosedur pembuatan UU Perpajakan yang menyangkut beberapa pihak yang terlibat serta prosedur perumusannya.

Material Policies, adalah kebijaksanaan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata atau kekuasaan yang hakiki bagi para penerimanya atau mengenakan beban-beban (kerugian) bagi yang harus mengalokasikannya. Misalnya : kebijaksanan tentang kewajiban para majikan untuk membayar upah minimum bagi buruhnya, kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan perumahan murah bagi warganya dan sebagainya.

Symbolic Policies,adalah kebijaksanaan yang bersifat tidak memaksa (non-enforcement), karena kebijaksanaan itu apakah akan memberikan keuntungan atau kerugian hanya memiliki dampak yang relatif kecil bagi masyarakat. Misalnya: Kebijaksanaan tentang larangan menginjak taman atau rumput di taman-taman kota, pajak progresif, konservasi hutan dan sebagainya.

Collectives Goods Policies, adalah kebijaksanaan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan bagi keperluan orang banyak (kolektif) . Misalnya : Kebijaksanaan tentang pengadaan Sembilan Bahan Pokok (semabko) pengawasan lalulintas dan sebagainya.

Private Goods Policies, adalah kebijaksanaan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan hanya bagi kepentingan perseorangan (private), yang tersedia di pasaran bebas dan orang yang memerlukannya harus membayar biaya tertentu. Misalnya : Kebijaksanaan tentang penyediaan barang keperluan pribadi seperti restoran, tempat hiburan, perumahan, universitas, rumah sakit, pelayanan telepon dan sebagainya.

Liberal Policies, adalah kebijaksanaan yang menganjurkan pemerintah untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial terutama yang diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan. Kebijaksanaan liberal ini menghendaki agar pemerintah mengadakan koreksi terhadap ketidakadilan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada aturan-aturan sosial, meningkatkan program-program ekonomi dan kesejahteraan.

Concervative Policies,adalah lawan dari kebijaksanaan liberal. Menurut faham konservatif aturan sosial yang ada cukup baik jadi tidak perlu adanya perubahan sosial (bertahan dengan status quo) atau kalau perubahan sosial diperlukan harus diperlambat dan berjalan secara alamiah.




source : http://legislasi.blogspot.com/2008/12/kuliah4proses-perumusan-kebijaksanaan.html
atau bisa baca juga di http://nuryaman-tritas.blogspot.com/2011/05/proses-perumusan-kebijakan-publik.html

Definisi Garis Kemiskinan

Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

Konsep dan definisi
Proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya terletak di bawah garis kemiskinan nasional yang disepakati resmi pemerintah. Garis kemiskinan ini merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia, maka dipakai pendekatan data konsumsi (pengeluaran).
Termasuk pengeluaran adalah perkiraan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.
Manfaat
Setiap individu membutuhkan kalori untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari (Indonesia menetapkan batas minimum 2100 kkal per kapita per hari), fasilitas rumah, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan pokok lainnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dan masyarakat mengangkat kaum miskin agar hidup layak.

Metode Perhitungan
Garis kemiskinan nasional dihitung sebagai berikut: Klik Disini

Menghitung rata-rata tertimbang harga kalori yang diperlukan dari 52 komoditas makanan.
Mengalikan harga tersebut dengan 2100, yang merupakan batas kemiskinan makanan per kapita per hari.
Menghitung nilai pengeluaran per kapita non makanan.
Menjumlahkan nilai pengeluaran makanan dan non makanan per kapita, yang dinamakan garis kemiskinan.
Menghitung proporsi penduduk miskin (Po) dengan cara membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk (dinyatakan dalam persentase), yang diformulasikan sebagai berikut: Klik Disini

Proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari $1 (PPP) per hari

Konsep dan definisi
Proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya kurang dari $1 per kapita per hari adalah persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 (PPP) per hari. Nilai dolar dimaksud adalah nilai dolar berdasarkan Paritas Daya Beli atau Purchasing Power Parity (PPP) yang konversinya denganmata uang lokal berdasarkan harga tahun 1993.

Manfaat
Indikator ini dipakai untuk memonitor kemajuan upaya pengentasan kemiskinan setiap negara serta untuk memonitor tren kemiskinan pada tingkat global.

Rasio kesenjangan kemiskinan

Konsep dan definisi
Rasio kesenjangan kemiskinan adalah jumlah rasio antara selisih pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan itu sendiri, dibagi dengan jumlah penduduk.

Manfaat
Indikator ini digunakan untuk mengukur "defisit kemiskinan" sehingga dapat diketahui besar dana per kapita yang diperlukan untuk mengangkat penduduk miskin ke garis kemiskinan.


INDIKATOR-INDIKATOR

TARGET 1
Indikator 1
Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

Konsep dan definisi
Proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya terletak di bawah garis kemiskinan nasional yang disepakati resmi pemerintah. Garis kemiskinan ini merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia, maka dipakai pendekatan data konsumsi (pengeluaran).
Termasuk pengeluaran adalah perkiraan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.
Manfaat
Setiap individu membutuhkan kalori untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari (Indonesia menetapkan batas minimum 2100 kkal per kapita per hari), fasilitas rumah, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan pokok lainnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dan masyarakat mengangkat kaum miskin agar hidup layak.

Metode Perhitungan
Garis kemiskinan nasional dihitung sebagai berikut:

Menghitung rata-rata tertimbang harga kalori yang diperlukan dari 52 komoditas makanan.
Mengalikan harga tersebut dengan 2100, yang merupakan batas kemiskinan makanan per kapita per hari.
Menghitung nilai pengeluaran per kapita non makanan.
Menjumlahkan nilai pengeluaran makanan dan non makanan per kapita, yang dinamakan garis kemiskinan.
Menghitung proporsi penduduk miskin (Po) dengan cara membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk (dinyatakan dalam persentase), yang diformulasikan sebagai berikut:

Po =

Banyaknya penduduk miskin

X 100%

Jumlah penduduk

Sumber data: BPS (Modul Susenas)
kembali ke target 1 -->




Indikator 2
Proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari $1 (PPP) per hari
Konsep dan definisi
Proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya kurang dari $1 per kapita per hari adalah persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 (PPP) per hari. Nilai dolar dimaksud adalah nilai dolar berdasarkan Paritas Daya Beli atau Purchasing Power Parity (PPP) yang konversinya denganmata uang lokal berdasarkan harga tahun 1993.

Manfaat
Indikator ini dipakai untuk memonitor kemajuan upaya pengentasan kemiskinan setiap negara serta untuk memonitor tren kemiskinan pada tingkat global.

Metode Perhitungan
Penghitungannya menggunakan formula sebagai berikut:

Po (dolar PPP) =

Banyaknya penduduk miskin dengan pendapatan di bawah $ 1 PPP

X 100%

Jumlah penduduk

Sumber data:
Dihitung oleh Bank Dunia berdasarkan hasil survei dari setiap negara

kembali ke target 1 -->


Rasio kesenjangan kemiskinan

Konsep dan definisi
Rasio kesenjangan kemiskinan adalah jumlah rasio antara selisih pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan itu sendiri, dibagi dengan jumlah penduduk.

Manfaat
Indikator ini digunakan untuk mengukur "defisit kemiskinan" sehingga dapat diketahui besar dana per kapita yang diperlukan untuk mengangkat penduduk miskin ke garis kemiskinan.

Metode Perhitungan
Rasio kesenjangan kemiskinan:

Po =
dimana:
PG = Rasio kesenjangan kemiskinan (proverty gap)
Z = garis kemiskinan
q = jumlah penduduk miskin
Y1 = pendapatan individu penduduk miskin
n = jumlah penduduk

Sumber data:
BPS (Modul Susenas)
kembali ke target 1 -->

Indikator 4
Kontribusi kuantil termiskin terhadap konsumsi nasional
Konsep dan definisi
Kontribusi penduduk kuantil termiskin (Km) adalah proporsi konsumsi dari 20 persen lapisan penduduk berpendapatan terendah terhadap konsumsi nasional

Manfaat
Indikator ini memberikan informasi mengenai ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, dan disebut juga "ukuran" ketimpangan relatif.

Metode Perhitungan
Pendapatan (konsumsi) setiap rumah tangga diperoleh dari survei. Pendapatan ini dibagi dengan banyaknya anggota setiap rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan (konsumsi) per kapita. Selanjutnya penduduk diurutkan menurut besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan 20 persen penduduk paling rendah dijumlahkan dan dihitung persentasenya terhadap total pendapatan (konsumsi).

Baca selengkapnya tentang Kemiskinan di Indonesia