Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
Konsep dan definisi
Proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya terletak di bawah garis kemiskinan nasional yang disepakati resmi pemerintah. Garis kemiskinan ini merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia, maka dipakai pendekatan data konsumsi (pengeluaran).
Termasuk pengeluaran adalah perkiraan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.
Manfaat
Setiap individu membutuhkan kalori untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari (Indonesia menetapkan batas minimum 2100 kkal per kapita per hari), fasilitas rumah, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan pokok lainnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dan masyarakat mengangkat kaum miskin agar hidup layak.
Metode Perhitungan
Garis kemiskinan nasional dihitung sebagai berikut: Klik Disini
Menghitung rata-rata tertimbang harga kalori yang diperlukan dari 52 komoditas makanan.
Mengalikan harga tersebut dengan 2100, yang merupakan batas kemiskinan makanan per kapita per hari.
Menghitung nilai pengeluaran per kapita non makanan.
Menjumlahkan nilai pengeluaran makanan dan non makanan per kapita, yang dinamakan garis kemiskinan.
Menghitung proporsi penduduk miskin (Po) dengan cara membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk (dinyatakan dalam persentase), yang diformulasikan sebagai berikut: Klik Disini
Proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari $1 (PPP) per hari
Konsep dan definisi
Proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya kurang dari $1 per kapita per hari adalah persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 (PPP) per hari. Nilai dolar dimaksud adalah nilai dolar berdasarkan Paritas Daya Beli atau Purchasing Power Parity (PPP) yang konversinya denganmata uang lokal berdasarkan harga tahun 1993.
Manfaat
Indikator ini dipakai untuk memonitor kemajuan upaya pengentasan kemiskinan setiap negara serta untuk memonitor tren kemiskinan pada tingkat global.
Rasio kesenjangan kemiskinan
Konsep dan definisi
Rasio kesenjangan kemiskinan adalah jumlah rasio antara selisih pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan itu sendiri, dibagi dengan jumlah penduduk.
Manfaat
Indikator ini digunakan untuk mengukur "defisit kemiskinan" sehingga dapat diketahui besar dana per kapita yang diperlukan untuk mengangkat penduduk miskin ke garis kemiskinan.
INDIKATOR-INDIKATOR
TARGET 1
Indikator 1
Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
Konsep dan definisi
Proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya terletak di bawah garis kemiskinan nasional yang disepakati resmi pemerintah. Garis kemiskinan ini merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia, maka dipakai pendekatan data konsumsi (pengeluaran).
Termasuk pengeluaran adalah perkiraan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.
Manfaat
Setiap individu membutuhkan kalori untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari (Indonesia menetapkan batas minimum 2100 kkal per kapita per hari), fasilitas rumah, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan pokok lainnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dan masyarakat mengangkat kaum miskin agar hidup layak.
Metode Perhitungan
Garis kemiskinan nasional dihitung sebagai berikut:
Menghitung rata-rata tertimbang harga kalori yang diperlukan dari 52 komoditas makanan.
Mengalikan harga tersebut dengan 2100, yang merupakan batas kemiskinan makanan per kapita per hari.
Menghitung nilai pengeluaran per kapita non makanan.
Menjumlahkan nilai pengeluaran makanan dan non makanan per kapita, yang dinamakan garis kemiskinan.
Menghitung proporsi penduduk miskin (Po) dengan cara membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk (dinyatakan dalam persentase), yang diformulasikan sebagai berikut:
Po =
Banyaknya penduduk miskin
X 100%
Jumlah penduduk
Sumber data: BPS (Modul Susenas)
kembali ke target 1 -->
Indikator 2
Proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari $1 (PPP) per hari
Konsep dan definisi
Proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya kurang dari $1 per kapita per hari adalah persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 (PPP) per hari. Nilai dolar dimaksud adalah nilai dolar berdasarkan Paritas Daya Beli atau Purchasing Power Parity (PPP) yang konversinya denganmata uang lokal berdasarkan harga tahun 1993.
Manfaat
Indikator ini dipakai untuk memonitor kemajuan upaya pengentasan kemiskinan setiap negara serta untuk memonitor tren kemiskinan pada tingkat global.
Metode Perhitungan
Penghitungannya menggunakan formula sebagai berikut:
Po (dolar PPP) =
Banyaknya penduduk miskin dengan pendapatan di bawah $ 1 PPP
X 100%
Jumlah penduduk
Sumber data:
Dihitung oleh Bank Dunia berdasarkan hasil survei dari setiap negara
kembali ke target 1 -->
Rasio kesenjangan kemiskinan
Konsep dan definisi
Rasio kesenjangan kemiskinan adalah jumlah rasio antara selisih pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan itu sendiri, dibagi dengan jumlah penduduk.
Manfaat
Indikator ini digunakan untuk mengukur "defisit kemiskinan" sehingga dapat diketahui besar dana per kapita yang diperlukan untuk mengangkat penduduk miskin ke garis kemiskinan.
Metode Perhitungan
Rasio kesenjangan kemiskinan:
Po =
dimana:
PG = Rasio kesenjangan kemiskinan (proverty gap)
Z = garis kemiskinan
q = jumlah penduduk miskin
Y1 = pendapatan individu penduduk miskin
n = jumlah penduduk
Sumber data:
BPS (Modul Susenas)
kembali ke target 1 -->
Indikator 4
Kontribusi kuantil termiskin terhadap konsumsi nasional
Konsep dan definisi
Kontribusi penduduk kuantil termiskin (Km) adalah proporsi konsumsi dari 20 persen lapisan penduduk berpendapatan terendah terhadap konsumsi nasional
Manfaat
Indikator ini memberikan informasi mengenai ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, dan disebut juga "ukuran" ketimpangan relatif.
Metode Perhitungan
Pendapatan (konsumsi) setiap rumah tangga diperoleh dari survei. Pendapatan ini dibagi dengan banyaknya anggota setiap rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan (konsumsi) per kapita. Selanjutnya penduduk diurutkan menurut besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan 20 persen penduduk paling rendah dijumlahkan dan dihitung persentasenya terhadap total pendapatan (konsumsi).
Baca selengkapnya tentang Kemiskinan di Indonesia
Selasa, 24 September 2013
Poverty Line
Garis kemiskinan sering disebut kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.
Kalo menurut saya sendiri sih Poverty Line atau Garis kemiskinan adalah batas dan kriteria seorang / sekelompok manusia dianggap tidak mampu/miskin/tidak berkecukupan.
Example : Keluarganya hidup dibawah garis kemiskinan. Bisa diartikan ' keluarganya hidup dalam kekurangan' .
Apa saja batas seorang dikatakan miskin ?
1. Dilihat dari konsumsi makanannya ( energi-kalori )
2. Dilihat dari jumlah pengeluranya.
3. Dilihat dari pendapatan perkapitanya.
Namun 3 aspek diatas tidak selalu valid dalam menggolongkan , si A miskin, si B kaya.
so... terjadi hukum 'semakin rendah rendah garis kemiskinannya makan jumlah angkan orang miskin bisa jadi bertambah' anda bisa baca disini .
Lihat contoh ini :
Di Indonesia, jika tidak punya mobil maka dia miskin.
Aturan diatas akan mendongkrat angka warga miskin di Indonesia, kenapa ? karena 70% lebih orang Indonesia tidak punya mobil.
Maka dari itu perlu kehati hatian dalam menetapkan standar kemiskinan atau garis kemiskinan. Wilayah satu dengan wilayah yg lain kemungkinan beda.
Di Indonesia ( lagi ) pendapatan perkapita US$ 5 sudah termasuk besar. Bisa dikatakan diatas garis kemiskinan. tapi di Brunai atau di Prancis, mungkin masih terbilang miskin.
Mengapa perlu mempejari dengan rumit standart kemiskinan ?
Agar kita dapat klasifikasi/ penggolongan yang mutlak mengenai bagaimana karakter miskin.
yang selanjutnya akan di gunakan oleh pemerintah atau pihak lain untuk membuat kebijakan, contoh kebijakan pengentasan kemiskinan.
Kalo menurut saya sendiri sih Poverty Line atau Garis kemiskinan adalah batas dan kriteria seorang / sekelompok manusia dianggap tidak mampu/miskin/tidak berkecukupan.
Example : Keluarganya hidup dibawah garis kemiskinan. Bisa diartikan ' keluarganya hidup dalam kekurangan' .
Apa saja batas seorang dikatakan miskin ?
1. Dilihat dari konsumsi makanannya ( energi-kalori )
2. Dilihat dari jumlah pengeluranya.
3. Dilihat dari pendapatan perkapitanya.
Namun 3 aspek diatas tidak selalu valid dalam menggolongkan , si A miskin, si B kaya.
so... terjadi hukum 'semakin rendah rendah garis kemiskinannya makan jumlah angkan orang miskin bisa jadi bertambah' anda bisa baca disini .
Lihat contoh ini :
Di Indonesia, jika tidak punya mobil maka dia miskin.
Aturan diatas akan mendongkrat angka warga miskin di Indonesia, kenapa ? karena 70% lebih orang Indonesia tidak punya mobil.
Maka dari itu perlu kehati hatian dalam menetapkan standar kemiskinan atau garis kemiskinan. Wilayah satu dengan wilayah yg lain kemungkinan beda.
Di Indonesia ( lagi ) pendapatan perkapita US$ 5 sudah termasuk besar. Bisa dikatakan diatas garis kemiskinan. tapi di Brunai atau di Prancis, mungkin masih terbilang miskin.
Mengapa perlu mempejari dengan rumit standart kemiskinan ?
Agar kita dapat klasifikasi/ penggolongan yang mutlak mengenai bagaimana karakter miskin.
yang selanjutnya akan di gunakan oleh pemerintah atau pihak lain untuk membuat kebijakan, contoh kebijakan pengentasan kemiskinan.
Teori Gini tentang Kependudukan
Teori Evolusi Sosial dari Prof Gini
Disamping teori-teori golongan fisiologis dan golongan psycho-sosial dalam permulaan abad ke-20 masih terdapat teori-teori lain mengenai masalah penduduk. Prof. Gini yang teori nya disebut orang teori evolusi-sosial meneyebut proses dari pertumbuhan penduduk bangsa sebagai “peredaran (siklus) bangun dan runtuhnya penduduk”. Siklus dari pertumbuhan penduduk ini menurut pendapatnya adalah sama dengan siklus hidup individu. Ada suatu masa permulaan, dimana orang tumbuh dengan cepat menjadi besar yang kemudian disusul dengan masa pertumbuhan yang lambat dan menjadi tua, untuk selanjutnya mengalami keruntuhan.
Tiap bangsa dalam usia mudanya mempunyai struktur masyarakat yang sederhana dengan angka-angka kesuburan (kelahiran) yang tinggi. Sebagai suatu konsekuensi daripada ini penduduk bangsa itu akan tumbuh dalam jumlah yang besar dan sejalan dengan ini, organisasi-organisasi dalam masyarakat pun akan tumbuh menjadi kompleks seperti terlihat dalam perkembangan kelas-kelas sosialnya, pertumbuhan industri-industri dan aktivitas ekonominya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tekanan hidup akan terasa dan ekspansi akan terjadi dengan melalui peperangan atau pendudukan daerah-daerah orang lain.
Pada akhir, kemudian akan terjadi pengurangan dalam pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh kehilangan tenaga-tenaga produksif dalam peperangan atau perpindahan. Sebab utama dari berkurangnya penduduk itu bersifat biologi. Gini percaya bahwa faktor yang fundamental dalam berkurangya penduduk adalah faktor biologi, yang tidak dapat ditandingi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Permulaan pengurangan kelahiran itu akan berlaku pada kelas-kelas sosial yang tinggi untuk selanjutnya meluas kepada kelas-kelas sosial yang rendah. dengan demikian penduduk akan menjadi kecil jumlahnya (Abdurachim,1973:21).
Tiap bangsa dalam usia mudanya mempunyai struktur masyarakat yang sederhana dengan angka-angka kesuburan (kelahiran) yang tinggi. Sebagai suatu konsekuensi daripada ini penduduk bangsa itu akan tumbuh dalam jumlah yang besar dan sejalan dengan ini, organisasi-organisasi dalam masyarakat pun akan tumbuh menjadi kompleks seperti terlihat dalam perkembangan kelas-kelas sosialnya, pertumbuhan industri-industri dan aktivitas ekonominya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tekanan hidup akan terasa dan ekspansi akan terjadi dengan melalui peperangan atau pendudukan daerah-daerah orang lain.
Pada akhir, kemudian akan terjadi pengurangan dalam pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh kehilangan tenaga-tenaga produksif dalam peperangan atau perpindahan. Sebab utama dari berkurangnya penduduk itu bersifat biologi. Gini percaya bahwa faktor yang fundamental dalam berkurangya penduduk adalah faktor biologi, yang tidak dapat ditandingi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Permulaan pengurangan kelahiran itu akan berlaku pada kelas-kelas sosial yang tinggi untuk selanjutnya meluas kepada kelas-kelas sosial yang rendah. dengan demikian penduduk akan menjadi kecil jumlahnya (Abdurachim,1973:21).
Teori Kependudukan
Teori naturalistic yang terkenal dikemukakan oleh Raymond S. Pearl dengan daur kurva normalnya dan oleh Corrado Gini dengan metabolisme demografinya. Berikut adalah penjelasan mengenai teori Pearl dan teori Gini.
1. Teori Pearl
Pearl mengemukakan teori universal tentang pertumbuhan penduduk yang didasarkan atas dugaan atau asumsi biologi dan geografi. Tiap penduduk mula-mula mengalami pertambahan atau kenaikan jumlah sangat lambat, yang makin lama makin cepat, mencapai titk tengah daur, dan kemudian makin berkurang pertambahannya hingga mencapai akhir dari daur. Pertumbuhan daur tersebut mengikuti kurva normal.
Jadi mula-mula jumlah penduduk sedikit, bertambah hingga makin lama makin banyak tetapi akhirnya tidak bertambah lagi. Pada teori Malthus yang menyebabkan berhentinya pertambahan penduduk ialah makin banyaknya kematian akibat kekurangan makan, kelaparan, penyakit dan lain-lainya, kalau pada toeri Pearl penyebab berhentinya pertambahan penduduk adalah kepadatan penduduk. Arah pertumbuhan penduduk mengikuti kurva normal tersebut akibat pengaruh kepadatan di ruang hidup.
Kesimpulan ini diperolehnya dari penelitian lalat di dalam botol yang diubah-ubah ukuran besarnya, dan pada penelitian organisme lain. Kepadatan di dalam ruang mempengaruhi tingkat reproduktivitas, semakin padat penduduknya semakin berkurang tingkat kelahirannya. Sehingga menjadi faktor yang memperlambat pertumbuhan penduduk. Jadi kepadatan penduduk secara otomatis akan mempengaruhi kemampuan untuk membuat keturunan.
Gambar 1. Pertumbuhan Penduduk Pearl
Apabila sistem ekonomi berubah, misalnya pertanian bergeser menjadi industri, dimulailah daur baru, yaitu daur kurva normal baru dan daur baru ini dapat juga mengganti daur lama sebelum yang lama menyelesaikan siklusnya
2. Teori Gini
Pertumbuhan penduduk oleh Gini dipandang dari sudut pandang statistik biologi, dan ia percaya bahwa kecenderungan reproduksi penduduk secara keseluruhan atau sebagian keluarga mengikuti kurva parabolik metematika.
Penduduk mengalami tingkat muda pada permulaan dengan pertumbuhan cepat, kemudian mencapai kedewasaan, menjadi tua dan menurun jumlahnya. Jadi penduduk mengalami pertumbuhan dan keruntuhan, dan pertambahan penduduk itu tidak dibatasi oleh persediaan bahan makanan yang diperlukan, melainkan oleh hokum biologi yang mengatur pertumbuhan. Sebagai bukti ada banyak bangsa yang mengalami keruntuhan sebelum mncapai batas makanan yang diperlukan.
Pertumbuhan penduduk yang mula-mula cepat dan kemudian berkurang disebabkan oleh perubahan-perubahan pada ketuaan manusia itu sendiri. Sel-sel tumbuh manusia mengalai tingkat-tingkat muda, dewasa, dan tua, serta sel benih yang ada pada manusia mengalami hal serupa, hanya kurun waktunya lebih panjang.
Gambar 2. Pertumbuhan Penduduk Gini
Selama fase pertumbuhan mula-mula, ketuaan penduduk makin besar, hal ini disebabkan karena ketuaan itu merupakan warisan, sehingga setiap generasi akan mempunyai tingkat ketuaan lebih dari generasi sebelumnya. jika kewredian menjadi lebih besar, penduduk bertambah lebih cepat, tetapi kemudian tenaga reproduksi mengalami “keausan natural”. Keausan ini disebut metabolisme demografi, jadi setelah penduduk makin cepat pertambahannya, persaingan di dalam hidup makin hebat yang secara otomatis mengurangi tanaga hidupnya, sampai akhirnya tak dapat bereproduksi.
3. Teori Penduduk Optimum
Teori ini tidak lagi menekankan pada faktor-faktor ekonomi, malainkan pada kehendak manusia. Di dalam zaman maju ini kehendak manusia merupakan kekuatan yang sangat menentukan, sehingga dapat pula menentukan keseimbangan penduduk suatu wilayah di tempat tinggalnya. Orang dapat mengatur jumlah penduduk dalm kaitannya dengan kemampuan-kemampuan mereka, dan juga dengan kemampuan-kemampuan lingkungan tempat tinggal, untuk menciptakan hasil per kapita maksimum. Jumlah penduduk yang ideal ini disebut penduduk optimum, yang banyak sedikitnya di dalam wilayah atau Negara tetentu tergantung dari kebudayaan yang berlaku. Perubahan pandangan hidup atau perubahan teknologi akan mengubah besar kecilnya penduduk optimum.
4. Teori Sosial
Teori ini dikemukakan oleh Arsene Dumont yang kemudian disebut dengan teori Dumont yang menekankan pada faktor kebudayaan. Dumont mendasarkan teorinya pada studi pertumbuhan penduduk di Prancis pada akhir abad 19, dan menyebutnya “teori kapilaritas sosial”. Kapilaritas adalah gejala naiknya air atau minyak dalam pembuluh sempit, seperti naiknya minyak dalam sumbu kompor. Demikian pula orang mempunyai kecenderungan untuk naik mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam lingkunagan sosialnya. Dalam proses naik ini, ia makin lama makin kurang suka untuk memproduksi anak, dan makin lepas dari lingkungan natural dan keluarganya, dan selanjutnya juga dari kesejahteraan bangsanya. Yang menjadi perhatian orang ialah mencapai status yang makin tinggi dengan cara-cara yang menguntungkan dirinya, tanpa memikirkan apakah itu merugikan masyarakat atau bangsa. Dumont percaya kapilaritas sosial mudah berlaku dalam masyarakat yang memungkinkan permindahan dari kelas ke kelas yang lebih tinggi lebih mudah. Ia juga mengatakan bahwa gerakan dari kelas ke kelas tersebut merupakan akibat langsung dari turunnya tingkat kelahiran, karena ia mengatakan: “Perkembangan jumlah dalam suatu bangsa berbanding terbalik dengan perkembangan perorangannya”.
Kapilaritas sosial hanya mungkin berlangsung di dalam negara-negara yang tidak mempunyai hambatan untuk pindah kelas. Pada bangsa yang kelas-kelasnya sangat ketat seperti India, kapilaritas sosial kurang berlaku.
Download Materi Kependudukan
Kenali Modalitas Diri Stop IPK Rendah
Kenali Disleksia
Minggu, 22 September 2013
Definisi Kebijakan Publik
1. Thomas Dye: kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.
2. Anderson (1975): Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses management, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik (Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003, hal 2). Ketika pemerintah benar-benar berindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif ( tindakan pemerintah mengenai segal sesuatu masalah ) atau negatif ( keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu ).
3. Woll (1966): Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
4. Aminullah dalam Muhammadi (2001: 371 – 372): Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.
5. Talidzuhu Ndraha: kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.
6. William N. Dunn: Analisis Kebijakan (Policy Analysis) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan.
7. Easton (1969): Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.
8. Bill Jenkins: Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.
9. Heclo (1972): istilah kebijakan secara luas, yakni sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making yaitu apa yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik, baik dengan cara melakukan suatu tindakan maupun untuk tidak melakukan suatu tindakan.
10. Michael Hill: A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve.
11. Richard Rose: Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan ini dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik, karena melalui hal tersebut akan terjadi perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap suatu hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
12. Chandler dan Plano (1988): Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.
13. Richard Rose: Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka ya ngbersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan ini dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik, karena melalui hal tersebut akan terjadi perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap suatu hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
14.Robert Eyestone: Secara luas kebijakan publik dapat didefinsikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai democratic governance, dimana didalamnya terdapat interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik.
15. G. Peters: Sejumlah aktivitas Pemerintah, baik dilakukan sendiri atau melalui lembaga lain, yang mem-pengatuhi kehidupan masyarakat.
16.Carl Friedrich: Suatu usulan arah tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau peme-rintah guna mengatasi hambatan atau untuk me-manfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran.
17. Henz Eulau dan Kenneth Previt ( 1973 ): Merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya.
18. Robert Eyestone: Secara luas kebijakan publik dapat didefinsikan sebagai hubungan suatu unit
pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai democratic governance, dimana didalamnya terdapat interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik.
19. Irfan Islami: kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanaka atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan pubik, untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.
20. Amara Raksasataya: kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
21. Sulaiman (1998 : 24): kebijakan publik itu adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.
22. Santoso (1988 : 5): kebijakan publik itu ialah serangkaian keputusan yan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.
23. Suradinata (1993 : 19): mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik.
24. Graham Allison(1971) dalam Lele (1999): KP merupakan hasil kompetisi dari berbagai entitas atau departemen yang ada dalam suatu negara dengan lembaga-lembaga pemerintahan sebagai actor utamanya yang terikat oleh konteks, peran, kepentingan, dan kapasitas organisasionalnya.
25. W.N.Dunn: Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengenda-lian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.
26. Arnold Rose: Suatu rangkaian tindakan yang saling ber-kaitan.
27. Said Zainal Abidin: Kebijakan secara umum menurut dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:
Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.
Ini hanya copas , silahkan baca buku untuk menambah literatur kamu. . .
Materi Jurusan Administrasi Negara
Semester I
1. Pengantar Ilmu Administrasi Negara
2. Azas Azas Manajemen
3. Sistem Ekonomi Indonesia
4. Sistem Hukum Indonesia
5. Pengantar Ilmu Politik
6. Pengantar sosiologi
7. Pendidikan Pancasila
8. Pendidikan Agama Islam
9. Jatidiri Unsoed
Semester II
1. Organisasi dan Manajemen
2. Pengantar Statistika Sosial
3. Dasar Dasar Logika
4. Pengantar Antropologi
5. Bahasa Inggris
6. Bahasa Indonesia
7. Sistem Politik Indonesia
8. Sistem Sosial Budaya
Semester III
1. Hukum Administrasi Negara
2. Sistem Administrasi Negara Indonesia
3. Organisasi dan Administrasi Internasional
4. Dasar Dasar Akuntasi
5. Administrasi Perpajakan
6. Metode Penelitian Sosial
7. Kewirausahaan
8. Kewarganegaraan
Semester IV
1. Administrasi Keuangan Negara
2. Teori Administrasi Negara
3. Hubungan Manusia dalam Organisasi
4. Manajemen Sumber Daya Manusia
5. Kepemimpinan
6. Administrasi Perkantoran dan Pembekalan
7. Pengembangan Organisasi
Semester V
1. Teori Pembangunan
2. Teori Penelitian Administrasi
3. Administrasi Pemerintahan Daerah
4. Teori Kebijakan Publik
5. SistemInformasi Manajemen
6. Kebijakan dan Manajemen Kependudukan
7. Statistika Terapan
Semester VI
1. Praktek Penelitian Administrasi Negara
2. Pelembagaan Pembagunan
3. Manajemen Strategik
4. Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan
5. Proses Formulasi Kebijakan
6. Administrasi Pembangunan
7. Birokrasi dan Perubahan Sosial
Semester VII
1. Analisis Kebijakan Publik
2. Manajemen Pariwisata
3. Perbandingan Ilmu Administrasi Negara
4. Perilaku Organisasi
5. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik
6. Kuliah Kerja Nyata
7. Etika Administasi negara
1. Pengantar Ilmu Administrasi Negara
2. Azas Azas Manajemen
3. Sistem Ekonomi Indonesia
4. Sistem Hukum Indonesia
5. Pengantar Ilmu Politik
6. Pengantar sosiologi
7. Pendidikan Pancasila
8. Pendidikan Agama Islam
9. Jatidiri Unsoed
Semester II
1. Organisasi dan Manajemen
2. Pengantar Statistika Sosial
3. Dasar Dasar Logika
4. Pengantar Antropologi
5. Bahasa Inggris
6. Bahasa Indonesia
7. Sistem Politik Indonesia
8. Sistem Sosial Budaya
Semester III
1. Hukum Administrasi Negara
2. Sistem Administrasi Negara Indonesia
3. Organisasi dan Administrasi Internasional
4. Dasar Dasar Akuntasi
5. Administrasi Perpajakan
6. Metode Penelitian Sosial
7. Kewirausahaan
8. Kewarganegaraan
Semester IV
1. Administrasi Keuangan Negara
2. Teori Administrasi Negara
3. Hubungan Manusia dalam Organisasi
4. Manajemen Sumber Daya Manusia
5. Kepemimpinan
6. Administrasi Perkantoran dan Pembekalan
7. Pengembangan Organisasi
Semester V
1. Teori Pembangunan
2. Teori Penelitian Administrasi
3. Administrasi Pemerintahan Daerah
4. Teori Kebijakan Publik
5. SistemInformasi Manajemen
6. Kebijakan dan Manajemen Kependudukan
7. Statistika Terapan
Semester VI
1. Praktek Penelitian Administrasi Negara
2. Pelembagaan Pembagunan
3. Manajemen Strategik
4. Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan
5. Proses Formulasi Kebijakan
6. Administrasi Pembangunan
7. Birokrasi dan Perubahan Sosial
Semester VII
1. Analisis Kebijakan Publik
2. Manajemen Pariwisata
3. Perbandingan Ilmu Administrasi Negara
4. Perilaku Organisasi
5. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik
6. Kuliah Kerja Nyata
7. Etika Administasi negara
Langganan:
Postingan (Atom)