Jumat, 12 September 2014

Etika Birokrasi dalam Ilmu Perbandingan Administrasi Negara

Dalam sebuah blog http://thaufanyanuar.blogspot.com terdapat tulisan sebagai berikut : Menurut survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada pertengahan tahun 2010, Indonesia menempati peringkat terburuk kedua dalam hal birokrasi di Asia setelah India. Kemudian menempati peringkat terburuk pertama di ASEAN (tempointeraktif.com) Memang tidak dipungkiri bahwa birokrasi yang tumbuh dan berjalan di Indonesia saat ini terasa sangat jauh dari harapan adanya birokrasi itu sendiri. Dimana mindset masyarakat telah lekat bhawa birokrasi itu rumit, rigid, tidak transparan, perlu uang, tidak efisien dan tidak efektif. Begitulah kira kira citra birokrasi Indonesia. 
MenurutPrasojo, Kurniawan dan Holidin, 2007sejak masa orde baru telah banyak sisi birokrasi yang mendapat perhatian untuk diperbaiki. Dengan sebutan reformasi birokrasi ada beberapa aspek kepemerintahan yang perlu diperbaiki seperti aspek :
1. Sistem Perekrutan
2. Sistem Penggajian
3. Sistem Pengukurn Kerja
4. Sistem Pengembangan Karir
5. Sistem Pengawasan
 Sistem keperintahan dari aspek diatas adalah hal yang sangat mencerminkan buruknya birokrasi di Indonesia. Dimana Perekrutan penuh dengan nepotisme, penggajian mempunyai gap yang sangat tinggi, pengukuran kinerja terpengaruh oleh sifat ABS (asal bapak senang)  begitu juga dengan pengembangan karir, serta banyaknya praktek korupsi dan kolusi dan hal pengawasan. Untuk menangani masalah di atas pemerintah telah sedikit demi sedikit merubah sistem yagn ada dengan sistem yang lebih transparan. 
Mencontoh (benchmark) dari Singapura yang menjadi negara paling baik dalam hal birokrasi di ASEAN. Di Singapura para birokrat mempunyai etika birokrasi baik yang ditekankan pada sifat jujur dan dedikasi. Kejujuran membuat mereka melakukan pekerjaan secara maksimal dan memang ditunjang dengan gaji yang besar. Dedikasi yang diberikan birokrat kepada negara tidak sekedar kinerja pada tupoksi namun juga mengemban peran sebagai intrepeneur dan pendorong laju ekonomi. Sehingga banyak birokrat di Singapura yang menjadi pengusaha, memberikan lapangan usaha serta mengelola sumber daya yang ada demi kinerja yang lebih baik. Di Indonedia birokrat atau PNS adalah sebuah pekerjaan yang aman dan nyaman, berangkat pagi pulang sore tanpa resiko menantang sehingga pekerjaan menjadi PNS menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang notabene masyarkat miskin.  
Note : Singapura = entrepereneur, jujur, dedikasi, pengusaha, penuh tantangan.

Kerana kita sedang membicarakan Perbandingan Birokrasi mari kita garis bawahi dengan judul Singapura vs Indonesia in Birokrasi ^.^
Sistem Penggajian Di Singapura layaknya perusahaan, jika sebuah perusahaan itu rugi maka gaji para pegawainya akan dipotong. Pemotongan gaji pegawai di Singapura terjadi pada th 2009 ketika adanya krisis global dan pertumbuhan ekonomi menuruh, gaji perdana menteri yang seharusnya 3,7 juta dollar dipotong hingga menjadi 3,04 juta dollar.
Di Indonesia gaji PNS justru ditambah tambah seraya naiknya BBM dan bahan pokok atau tunjangan lainya dan juga tidak melihat dari kinerja apa yagn telah dicapai namun semata mata hanya telah menempati sebuah posisi yang perlu digaji. Penggajian PNS juga tidak melihat apa realitas yang ada di masyarakat. Saat rakyat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan terdapat birokrat yagn mengeluarkan uang millyaran rupiah hanya untuk memperbaik lapangan tenis di rumah dinasnya. 
Penempatan pegawai negeri di Singapura telah menerapkan sistem right men in the righ place. Lulusan lulusan terbaik dari universitas di Singapuran di rekrut untuk menduduki suatu jabatan birokrasi sesuai dengan bidang keahliannya sehingga tak diragukan para birokrat ini akan bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan kinerja dan dedikasinya untuk negeri.