Model Perumusan Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye ( 1995 ) ada 9 model dalam merumusakan kebijakan publik.

1. Model Kelembagaan
Formulasi kebijakan dengan model ini bermakna bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah (lembaga legislatif ). Jadi apapun yang dibuat pemerintah adalah kebijakan publik.Dye membenarkan model ini karena 3 alasan : 1) pemerintah memang lembaga yang sah dalam membuat kebijakan 2)fungsi pemerintah universal 3) pemerintah punya hak monopoli fungsi pemaksaan.
Kelemahan pendekatan ini adalah terabaikannya masalah lingkungan tempat diterapkannya kebijakan karena pembuatan kebijkan tidak berinteraksi dengan lingkungan.

2. Model Proses
Politik adalah sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. proses yang diakui dalam Model proses ini adalah sebagai berikut :
a. Identifikasi Permasalah
b. Menata Agenda Formulasi Kebijakan
c. Perumusan Proposal Kebijakan
d. Legitimasi Kebijakan
e. Implementasi Kebijakan
f. Evaluasi kebijakan
Matrik dari Charles O Jones dapat anda temukan DISINI

3. Model Kelompok
Model kebijakan teori kelompok mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan ( equilibrium ). Disini beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentk kebijakan secara interaktif ( Wibawa, 1994,9)

4. Model Elit
Berkembang dari teori elit masa dimana masayakat sesungguhnya hanya ada dua kelompok yaitu kelompok pemegang kekuasaan (elit ) dan yang tidak memegang kekuasaan. kesimpulannya kebijakan yg muncul adalah bias dari kepentingan kelompok elit dimana mereka ingin mempertahankan status quo. Model ini tidak menjadikan masyarakat sebagai partisipan pembuatan kebijakan.

5. Model teori Rasional
Pengambilan kebijakan berdasarkan perhitungan rasional.
Kebijakan yang diambil adalah hasil pemilihan suatu kebijakan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Disini terdapat cost-benefit analysis atau analisa biaya dan manfaat.
Rangkaian formulasi kebijakan pada model ini :
a. Mengetahui preferansi publik dan kecenderungannya
b. Menemukan pilihan pilihan
c. Menilai konsekuensi masing masing pilihan
d. Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan
e. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien

Kekurangan model ini silahkan Lihat disini

6. Model Inkremental
Model ini adalah kritik dari model rasional, karena tidak pembuat kebijakan tidak cukup waktu, intelektual dan biaya. Dengan model pemerintah menurut dengan kebijakan dimasa lalu yang dimodifikasi. Namun dari yang sudah terjadi pengambilan kebijakan masa lalu yang digunakan lagi justru berdampak negatif contoh kebijakan pemerintah tentang desentralisasi, kepartaian, Letter of Intent IMF, dan lainnya.

Kesimpulannya Kebijaka inkremental adalah berusaha mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahannkan kinerja yagn telah dicapai.

7. Model Teori Permainan
Gagasan pokok dari kebijakan dalam model teori permainan adalah :
a. Formulasi kebijakan berada pada situasi kompetisi yang intensif
b. Para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak independent ke dependen
Kunci memenang kebijaka dalam model ini adalah tergantung kebijakan mana yang tahan dari serangan lawan bukan yang paling optimum. So defensif

8. Model Pilihan Publik
Model ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. ( Publik Choise)
Secara umum model ini adalah yang paling demokratis karena memberikan ruang yang luas kepada publik untuk mengontribusikan pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan. Namun terkadang kebijakan yang diambil adalah kepentingan dari pendukung suatu partai maka dari itu pemuasan yang diberikanpun hanya sepihak yaitu pada pemilih.

9. Model Sistem
David Easton model sistem secara sederhana dapat dilihat seperti input-proses-output. Kelemahan Model sistem adalah keterfokusan hanya pada apa yng dilkakukan pemerintah namun lupa ttg hal yang tidak dilakukan pemerintah.

Statistika Terapan

#Memahami Jenis Data ( Basic )
a) Nominal = data pembeda ex : laki laki/perempuan
b) Ordinal = Data yang mempunyai tingkatan ex: SD, SMP, SMA
c) Scale ( Rasio dan Interval ) = Data hasil pengukuran.

#Skala Likert adalah skala yang berusaha mengukur derajat persetujuan atas sikap atau penilaian tertentu. Umumnya skala ini berwujud pernyataan setuju, agak setuju, kurang setuju, tidak setuju. Skala yang demikian dalam sifat pengukurannya adalah Ordinal. Resminya, Skala Likert adalah Ordinal.

#Uji Validitas adalah uji kecermatan dan ketepatan suatu item pertanyaan terhadap ada yang ingin di ukur.
Biasa menggunakan Uji Korelasi Pearson Product Moment.
Carapenggunaanya dengan SPSS adalah :

Buat skor total masing-masing variable.
Klik Analyze > Correlate > Bivariate
Masukkan seluruh item variable x ke Variables
Masukkan total skor variable x ke Variables
Ceklis Pearson ; Two Tailed ; Flag
Klik OK

#Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Hampir mirip dengan validitas, uji reabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana reabilitas suatu data.
Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat.
Carapenggunaanya dengan SPSS adalah :

Klik Analyze > Scale > Reliability Analysis
Masukkan seluruh item Variabel X ke Items
Pastikan pada Model terpilih Alpha
Klik OK

#Memilih Uji untuk Penelitian

Tabel tersebut akan membatu anda untuk lebih memahami jenis uji yang akan anda gunakan pada penelitian anda. Deskriptif atau satu varible biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif seperti efektifitas dan implementasi. 

#Binomial : Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam n percobaan ya/tidak (berhasil/gagal) yang saling bebas, dimana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas p. Eksperimen berhasil/gagal juga disebut percobaan bernoulli. Ketika n = 1, distribusi binomial adalah distribusi bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik.
Distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel n dari jumlah populasi N. Apabila sampel tidak saling bebas (yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian), distribusi yang dihasilkan adalah distribusi hipergeometrik, bukan binomial. Semakin besar N daripada n, distribusi binomial merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan.

Sebagai contoh, sebuah dadu dilempar sepuluh kali dan dihitung berapa jumlah muncul angka empat. Distribusi jumlah acak ini adalah distribusi binomial dengan n = 10 dan p = 1/6.
Contoh lain, sebuah uang logam dilambungkan tiga kali dan dihitung berapa jumlah muncul sisi depan. Distribusi jumlah acak ini merupakan distribusi binomial dengan n = 3 dan p = 1/2.

#Run Test : Analisis Run Test termasuk dalam statistik nonparametrik. Uji ini digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Sampel yang diambil dari populasi, apakah sampel yang diambil berasal dari sampel acak atau bukan . Pengujian ini untuk kasus satu sampel. Prosedur pengujian dilakukan dengan mengurutkan data sampel dan mencari letak nilai mediannya.

#Standard Deviation (SD) mengukur seberapa baik Mean mewakili data. Semakin kecil SD, semakin data dekat dengan Mean. Semakin besar SD, semakin jauh data dengan Mean. Jika SD = 0 maka seluruh data adalah serupa, sekaligus merupakan kondisi ideal



Contoh kasus
Nilai ujian 30 siswa diambil dari populasi. Apakah pengambilan sampel ini bersifat acak?

Langkah-langkah :
Klik Analyze>Nonparametric>Runs
Masukkan variabel Nilai ujian ke dalam Variable (s) dan klik Mode
Klik OK
Hipotesis
H0 = Nilai ujian siswa bersiswa acak
H1 = Nilai ujian siswa bersifat tidak acak

Kriteria uji
Tolak Hipotesis nol (H0) bilai bilai asymtotic significant value uji Run Test < 0.05

Hasil Output SPSS
Pada hasil output SPSS tersebut di atas menunjukkan nilai asymtotic significant uji Runs test sebesar 0.320 (> 0.05), maka hipotesis nol (H0) diterima yang berarti bahwa nilai ujian siswa bersifat acak.

sumber : http://www.statistikolahdata.com/2012/01/uji-runtest.html

#Sign Test

#T test uji beda
yg dpt BLSM dan yg tidak dpt BLSM apakah ad beda kesejahteraannya ?
Pelayanan RS : VIP vs Kelas III

#Uji Friedman
Uji untuk hal yang berhubungan 2 sample atau lebih.
PKM Produk baru
apakah rasa mempengaruhi penerimaan konsumen ?
apakah bungkus mempengaruhi penerimaan konsumen ?
apakah warnamempengaruhi penerimaan konsumen ?

Hitung < Stat Tabel = Ho diterima----> ada hubungan
Hitung >tabel = Ho ditolak ------> tidak ada hubungan

Sig > 0,05 = Ho diterima ----> tidak ada hub
Sig < 0,05 = ho ditolak ----> ada hubungan

kalimat hipotesisi negatif
ex: tidak ada perlakuan yang berbeda untuk tiap kamar (Ho)
ternyata sig <0,05 ---> ho ditolak

tidak ada perbedaan perlakuan itu DITOLAK
hipotesisi yang benar adalah "ada perbedaan perlakuan pada tiap kamar"

Des / Infer
Data normal/tidak
Jenis Hipotersis
Jenis datanya (nom, ordi, scale)

Uji keselarasan ( Konkordansi) Kendall---Kesepakatan
diguankan untuk mengetahui sejau mana dja himpuna peringkat2 dan ind selaras ataukah tidak

Ex. Bikin sabun mandi

Analyze
No Par
K-rela
Test Var list ( masukan semua nya ) segar harum bahan warna
Test tipe pilih KEndall W
Statistic abaikan
ok

Hippo tidak ada keselarasan diantara para responden dalam menilai kempat atribut tsb
Stat hitung > tabel --- DITOLAK
"Ada keselarasan dr konsumen untuk memilih sabun"

Interventing-variable penggaggu

Latihan Buat Skripsi

Di Mata Kuliah MPA ( Metode Penelitian Administrasi ) saya dan kawan kawan semester 5 lainnya menerima matery tersebut. Materinya sekitar bagaimana membuat penelitian administrasi.
Awalnya saya bingung tentang kuanti dan kuali , dua kata tersebut sering digunakan tapi punya arti yang lebih dari sekedar pilihan.

	Kualitatif	Kuantitatif
Lokasi	Study Kasus	Survey
Aspek	Fokus Penelitian	Variable Penelitian
Sampling	Informan	Responden
Unit Analisis	Kelompok	Individual
	Men-Generalisasikan	Menguji teori

Sebenarnya sangat menyenangkan ketika melangkah membuat proposal skripsi atau penelitian kecil. Namun seperti saya yang sulit menulis malah menjadi bingung apa saja yang mesti dicantumkan.

So . . . as a suggestion baca buku sebanyak mungkin ^^

Contoh Penelitian Kuantitatif ( Kepuasan )

I. Pendahuluan

   - Latar Belakang

   - Perumusan Masalah

   - Tujuan Penelitian

   - Manfaat Penelitian

II. Tinjauan Pustaka

III. Metode Penelitian

   - Sasaran Penelitian

   - Lokasi Penelitian

   - Metode Penelitian

   - Variable Penelitian

   - Definisi konsep dan operasional

   -Teknik Pengambilan sample

   - Metode Pengumpulan Data

   - Sumber Data

   - Metode Analisis

   - Interpretasi Data

diatas adalah materi yang saya tulis saat semester lima dan in real research pengertian2 diatas jauh lebih complicated.

Metode Penelitian Administrasi

Jaminan Kesehatan Nasional akan  dikelola oleh BPJS ( sbg Badan Hukum Publik )
Sistem Jaminan Sosial Nasional melewati Badan Penyelengga Jaminan Sosial Kesehatan ( BPJS Kesehatan ) akan di lakukan pada Januari 2014.
UU No. 11 th 2011 ttg BPJS
UU No. 40 th 2004 ttg SJSN
Sosialisasinya lewat Televisi  Internet dan Media cetak.
 BPJS akan mengkover 4 Pelayanan Sosial
1. PT Askes
2. PT Jamsostek
3. PT Asbri
4. PT Taspen

PT Askes dan PT Jamsostek terjadwal untuk dibubarkan tanpa likuiditas pada tahun 2014

Aturan BPJS Kesehatan :
Semua orang harus terdaftardi BPJS yg kerja lewat perusahaan , yg tidak kerja bisa mendaftar ke BPJS.
Bersedia menangani segala penyakit denga azas efesiensi
Yang mampu aka membayar sesuai ketentuan ( per daerah bisa berbeda )
yang tidak mampu akan ditanggung pemerintah
Dana 15,9 T dr APBN untuk 30% warga Indonesia ( 86 juta  jiwa )

Ada 2golongan PBI/ Penerima Bantuan Iuran dan non-PBI.
PBI adalah masyarakat miskin dan tidak mampu.
non-PBI adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), karyawan perusahaan swasta, pekerja mandiri, bukan pekerja seperti veteran, penerima pensiun, dan lain-lain.

Perumusan Masalah
1.Apakah sarana & infrastruktur untuk BPJS sudah memadai ?
2. Bagaiman implementasi program BPJS ini di Puskesmas ?
3. Apakah sosialisasi sudah sampai ke daerah terpencil ?
4. Apakah ada perubahan struktur pejabat birokrat untuk melayani masyarakat lewat BPJS ?
5. Bagaimana kriteria warga tidak mampu menurut pemerintah yang akan dibebaskan pada program BPJS ?
6. Bagaimana kriteria masyarakat miskin yang diterapkan pemerintah bagi PBI ?

Teori Kebijakan Publik

Konsep Kebijakan Publik

#Mar Rae & Wilde
kebijakan publik adalah serangkaian tindakan oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar masyarakat.
#Thomas R Dye
Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
#James E Anderson
Kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah.
#David Easton
Pengalokasian nilai nilai secara paksa kepada masyarakat
#Robert Easton
Hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Masalah publik adalah  ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan  yang terjadi di dalam masyarakat . 
http://wisnusubagyo.blogspot.com/2011/11/pengertian-kebijakan-publik.html ( diakses 21/10/2013 21:14 )
Masalah Privat adalah masalah yang dalam penyelesaiannya tidak berdampak pada orang lain.http://eprints.undip.ac.id/9509/1/Masalah_Publik_2.pdf
Masalah Terstruktur adalah masalah yang dapat di ketahui penyelesaiannya dengan jelas dan pada umumnya terjadi berulang-ulang dan mempunyai fase terstruktur.
http://definisiwirausahamenurutahli.blogspot.com/2012/11/masalah-terstruktur-dan-tidak.html ( diakses 21/10/2013 21:27 )
Masalah Strategis adalah ..............

Kebijakan publik dibuat dengan tujuan dan sasaran yang jelas bukan perilaku sembarang.
Kebijakan publik adalah pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bukan keputusan pribadi.

Kenapa suatu kebijakan diterima oleh masyarakat ?
1 Kesadaran dari masyarakat
2 Keyakinan masyarakat
3 Kepentingan Pribadi
4 Sanki Hukum
5 Masalah waktu

Kenapa kebijakan tidak diterima oleh masyarakat
1 Bertentangan dengan sistem nilai yang ada
2 Konsep ketidakpastian selektif
3 Keanggotaan yang tidak disukai
4 Ketidakpastian hukum

Tiga teknik perumusan kebijakan publik
1. Rutin
2. Analogis
3. Kreatif  - unsur kreatif ada 5
a. Intuisi b. imajinasi  c. keseriusan  d.sintesis  e integrasi

Administrasi Pemerintahan Daerah

#Teori Negara
1. Negara Federal yaitu perhimpunan negara kecil dan lemah secara sukarela, kekuasaan dan kedaulatan negara bagian (negara kecil & lemah) diserahkan ke negara federal.

Ciri Negara Federal :
a. Pemerintah pusat punya kekuasaan penuh untuk menjalin hubungan dengan negara lain atas nama neg bagian.
b. Pemerintahan dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian.
c. Terdapat badan peradilan khusus yang menangani persilihan antara pemerintah pusat dan negara bagian.

2. Negara Kesatuan yaitu Negara besar secara wilayah yang membagi negaranya menjadi beberapa daerah yang lebih kecil yang selanjutnya disebtu daerah otonom. Kewenangan daerah sebenernya adalah kewenangan pusat yang di desentralisasikan sehingga terbentuk daerah otonom.

Sentralistik : bottom up---> negara federal
Desentralistik : top down ----> negara kesatuan

Munculnya desentralisasi karena menganggap bahwa pemerintahan pusat yang terlalu terpusat bisa menyebabkan birokrasi yang korup. Desentralisasi juga dianggap pendongkrak bagi daerah untuk memajukan daerahnya dengan kewenangan untuk mengatur daerah otonomnya.

UU tentang otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini mengacu pada UU No. 32 Th 2004 ( sebagaimana telah diuba dengan UU No.8 Th 2005 )

Devolusi = Desentralisasi Politik
Dekonsentrasi = Desentaralisasi Administratif - sharing kekuasaan diantara pejabat yang berada pada satu tempat yang sama .
Asas tugas Pembantuan = asa yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Desentralisasi menurut ahli  :

1. Bird dan Vaillancorrt (2000) ada tiga variasi desentralisasi dalam pengambilan keputusan
     a. Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemernitah pusat ke instasnsi vertikal di daerah.
     b. Delegasi , daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi fungsi tertentu atas nama pemerintah.
     c. Devolusi ( pelimpahan ) kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan .
2. Rondinelly (1981) Pemindahan wewenang mengenai perencanaan, pembuatan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi lapangannya, unit PemDa, Organisasi setengah swantantra-otorita.

Tujuan Desentralisasi
A Bagi Negara/Kepentingan Nasional
     1. Memperkuat integritas bangsa
     2. Sebagai wadah training bagi calon pemimpin
     3. Mempercepat kesejahteraan rakyat
B. Bagi Daerah
     1. Mewujudkan Demokrasi lokal
     2. Meningkatkan Pelayanan Publik
     3. Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik

Prinsip dalam Otonomi Daerah
1. UU No5 Th 1974---- Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab
2. UU No.22 Th  1999 ----- Otonomi yang nyata dan seluas luasnya
3. UU No. 32 T 2004 ---- otonomi yang nyata dan seluas luasnya

Pemerintah daerah menurut UU No5 1974 adalah kepala daerah dan DPRD, UU No.22 Th 1999 pemimpin daerah oleh kepala daerah , DPRD dipisahkan dari PemDa dengan maksud memberdayakan DPRD

Tipologi Umum Implementasi Kebijakan

Tipologi Kebijakan menurut Ripley  & Franklin:
Menurut Ripley kebijakan publik dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar yakni Kebijakan Dalam Negeri dan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan. Masing – masing kategori tersebut memiliki beberapa tipe kebijakan berdasarkan tujuannya. Ripley yang menelaah hubungan antara berbagai tipe kebijakan dengan dinamika interaksi antara aktor yang terlibat dalam pengimplemnetasian menyimpulkan bahwa kebijakan – kebijakan dengan tipe tertentu secara substansi memiliki tingkat kesulitan pengimplementasian yang berbeda- beda. Tipe – tipe kebijakan tersebut adalah :

A.     Kebijakan Dalam Negeri (Domestic Policy):

  1. Distributive Policy (Kebijakan Distributif)
adalah kebijakan dan program yang diarahkan untuk mendorong sector privat untuk melakukan aktifitas yang tidak akan dilakukan apabila tidak disubsidi oleh pemerintah. Dengan kata lain : “Apabila masyarakat melakukan tindakan “A” maka akan diganjar dengan keuntungan “B”. Kebijakan untuk mendorong produktivitas pertanian dan kebijakan – kebijakan yang bersifat memberikan subsidi biasanya merupakan jenis kebijakan ini (misalnya subsidi bibit tanaman dan pupuk untuk mendorong petani menanam tebu, dll).
Kebijakan tipe ini relatif lebih mudah dalam pengimplementasiannya, karena hubungan antar factor yang terlibat tidak rawan timbul konflik kepentingan. Kalaupun kebijakan atau program tipe ini di Indonesia tidak mencapai hasil yang diharapkan, biasanya berkaitan dengan perilaku oknum aktor pelaksana yang mencurangi subsidi.

2. Competitive Regulatory Policy (Kebijakan Pengaturan Persaingan)
Adalah kebijakan dan program yang dibuat untuk membatasi aktifitas sector privat untuk memproduksi jasa – jasa dan barang – barang tertentu dengan menetapkan criteria – criteria yang harus dipenuhi karena banyaknya peminat. Regulasi alat dan sarana transportasi umum biasanya merupakan jenis kebijakan ini.
 Kebijakan tipe ini memiliki tingkat kesulitan pengimplementasian “sedang” karena meski akan ada intervensi kepentingan dari pihak yang terkena akibat kebijakan, namun tingkat konflik yang timbul tidak begitu besar.

3. Protective Regulatory Policy (Kebijakan Pengaturan Perlindungan)
adalah kebijakan dan program yang didesain untuk membatasi    aktifitas – aktifitas sector privat yang bisa membahayakan atau merugikan sebagian masyarakat yang lain (misalnya polusi kendaraan dan pabrik, pembuatan obat – obatan, minuman keras, dll). Berbagai kebijakan yang menyangkut kelestarian lingkungan hidup biasanya juga termasuk tipe kebijaksanaan ini.
Kebijakan tipe ini relatif “sulit” dalam pengimplementasian. Benturan kepentingan antara pelaku ‘bisnis’ dengan ‘keamanan’ masyarakat yang dilindungi melalui kebijakan ini rawan menimbulkan konflik dalam skala yang cukup tinggi, demikian juga kemungkinan benturan kepentingan antar aktor pelaksana yang terlibat.

4. Redistributive Policy (Kebijakan Pendistribusian Ulang)
adalah kebijakan dan program yang diasumsikan dapat menghasilkan ‘perkembangan’ kesehjahteraan, kepemilikan, hak, dan nilai – nilai lain di antara kelas – kelas social (ataupun kelompok etnis/ suku). Dengan kata lain tujuan kebijakan dan program ini adalah untuk mendistribusikan kembali nilai – nilai yang lebih dari satu kelompok masyarakat pada kelompok masyarakat yang kekurangan (misalnya penetapan harga BBM dan energi listrik berdasarkan perbedaan penggunaannya: industri, industri rumah tangga, rumah tangga, dst: Pajak Pertambahan Nilai: Inpres Daerah Tertinggal, dll).
Kebijakan tipe ini juga relatif sulit dilaksanakan, karena tingkat konfliknya bisa sangat tinggi, terutama dari yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Misalnya saat subsidi BBM dicabut walau diganti dengan Program Kompensasi Pencabutan BBM (PKPS – BBM) yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat miskin, namun kebijakan ini tetap menuai protes keras dan demonstrasi terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.


B.      Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan

1. Structural Policy
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperoleh, menyebarkan dan mengatur personel – personel dan kebutuhan – kebutuhan militer. Kebijakan dan program ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah sebagaimana pada distributive policy, namun tentang siapa, berapa banyak dan kapan dilakukan, harus dputuskan terlebih dahulu. (Misalnya pembangunan atau penutupan instalasi militer, system persenjataan untuk pertahanan negara, dll). Untuk jenis kebijakan ini pengimplementasiannya dilakukan langsung oleh Angkatan Bersenjata, bukan oleh pemerintah (c/q Birokrat).

2. Strategic Policy
Kebijakan dan program strategi ini untuk menegaskan sikap dan menjalankan kebijaksanaan luar negeri dan militer pada negara lain (misalnya kebijakan perdagangan luar negeri, pemberian bantuan pada negara lain yang sedang mengalami musibah, keikutsertaan dalam pertahanan perdamaian dunia, dll).

3. Crisis Policy
Kebijakan ini dilakukan dengan sebagai respon atas masalah – masalah luar negeri yang tiba – tiba dihadapi oleh negara (misalnya ada invasi dari negara asing).
Dari tipologi kebijakan yang dilakukan oleh Ripley tersebut, untuk kondisi Indonesia pada umumnya kebijakan – kebijakan domestiklah yang memiliki relevansi dengan permasalahan implementasi dalam konteks admnistrasi publik. Kebijakan yang menyangkut masalah Pertahanan/ militer umumnya diputuskan dan diimplementasikan untuk kalangan dan lingkup yang khusus : militer dan relatif tertutup bagi administrasi publik.
Namun perlu juga diingat bahwa tipologi tersebut dibuat terutama berdasarkan kenyataan empirik di Amerika Serikat, yang dalam banyak hal yang berebda kondisi bangsa Indoenesia. Tidak semua kebijakan yang dilakukan di negara kita bisa dengan tepat dikategorikan ke dalam salah satu tipe tersebut, kendati Ripley & Franklin juga mengatakan bahwa bisa jadi sebuah kebijakan mengandung ciri lebih dari satu tipe kebijakan.

Tipologi Kebijakan menurut George C. Edwards III
George Edward III mengakatagorikan kebijakan secara berbeda dengan yang dilakukan oleh Ripley & Franklin (yang mengkaitkannya dengan interaksi antar aktor). Edwards mengkatagorikan berdasarkan sifat atau karakteristik kebijakan. Menurutnya ada beberapa jenis kebijakan yang pada dasarnya mudah menemui permasalahan dalam pengimplementasiannya. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang bersifat:

1.      New Policies
    Yang dimaksud dengan kebijakan baru disini bukan sekedar kebijakan – kebijakan atau program – program yang baru disyahkan, tapi kebijakan yang memang belum pernah dilaksanakan sebelumnya.

2.      Decentralized Policies
Kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, namun program pengimplementasiannya di serahkan pada masing – masing daerah. Kesulitan yang timbul dikarenakan interpretasi yang bisa jadi beragam antar daerah dan juga kesiapan daerah yang masing – masing tidak sama, sehingga pengimplementasian dan hasilnya pun bisa berbeda dari tujuan utama kebijakan tersebut.

3.      Controvercial Policies
Kebijakan yang controversial adalah kebijakan yang mengandun  reaksi – reaksi dan penafsiran – penafsiran yang saling bertentangan secara tajam. Sudah dengan sendirinya kebijakan demikian mudah menemui kesulitan saat diimplementasikan karena yang merasa dirugikan akan berusaha menggagalkannya. Contoh kebijakan ini adalah Kebijakan Anti Prostitusi di Kabupaten Tangerang baru – baru ini, dan rencana UU APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi) yang sampai saat ini belum mendapat persetujuan karena mengundang kontroversi dari berbagai kalangan secara tajam.

4.      Complex Policies
Kebijakan yang komoleks adalah kebijakan yang mengandung banyak aspek sekaligus melibatkan berbagai badan dalam pengimplementasiannya. Banyak aspek yang terkait dan beragamnya pihak yang terlibat (lintas sektoral dan lintas departemen) menyebabkan kebijakan jenis ini mudah menemui permasalahan dalam. Contohnya adalah UU Lingkungan Hidup. Aspek yang terkait sangat beragam mulai air, udara, tanah, hutan, dsb: aktor yang terkaitpun sangat banyak.

5.      Crisis Policies
Kebijakan krisis adalah kebijakan yang dibuat untuk menanggapi situasi – situasi krisis yang mendesak dilakukannya tindakan segera. Program – program dari kebijakan seringkali tidak terencana dan terorganisasi dengan baik, akibatnya pengimplementasian program mudah menghadapi kesulitan. Contoh kebijakan ini adalah program – program pemulihan Indoenesia paska krisis ekonomi tahun 1997, misalnya program BLBI yang tak juga tuntas dan berhasil mengembalikan kerugian negara akibat hutang – hutang pengusaha swasta. Juga kebijakan pembangunan kembali Aceh paska badai Tsunami akhir tahun 2004.

6.      Judicial Policies
Kebijakan ini adalah kebijakan yang mengandung penerapan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Pada dasarnya kebijakan ini mudah menemui kesulitan saat implementasi karena melibatkan badan lain yang berlainan fungsi dan kewenangan. Misalnya pada kasus pencemaran lingkungan ditemukan adanya pelanggaran oleh aparat administrasi publik, maka penyelidikan dan pembukitan harus dilakukan oleh lembaga – lembaga yang berbeda, yang persepsi dan penafsirannya atas pelanggaran  tersebut juga bisa berbeda. Selain itu seringkali kebijakan demikian justru belum dilengkapi dengan perangkat – perangkat hukum yang jelas (kebijakannya sudah ada dan diimplementasikan, tapi aturan – aturannya belum ada). Batas – batas kewenangan dan koordinasi adalah masalah yang umumnya terjadi pada kebijakan – kebijakan jenis ini, segingga seringkali terjadi saling lempar tanggung jawab atau justru berebut wewenang.

7.      Combination of characteristics
Sebuah kebijakan bisa memiliki beberapa karakteristik sekaligus, sehingga tingkat kesulitan dalam pelaksanannya niscaya juga lebih tinggi dibanding implementasi yang hanya memiliki satu karakteristik. Jika RUUAPP berhasil menjadi UU, maka kebijakan ini akan memiliki karakteristik sebagai new policy, yudicial policy, sekaligus controvercial dan complex policy.
Relevansi tipe kebijakan Edward III ini bagi studi implementasi adalah bahwa jika proses implementasi dipahami sebagai kombinasi “problem generating” dan ‘problem solving’ yang saling berkaitan, maka apabila telah diketahui bagaimana permasalahan dalam implementasi itu muncul, akan lebih mudah mengupayakan problem solvingnya. Jika problem generating berkaitan dengan implementatau teknik yang digunakan pemerintah dalam kebijakan tersebut(enforcement, inducement, benefaction, dan gabungan dari ketiganya), maka problem solving berkaitan dengan komponen utama sumber daya yang harus ada untuk melaksanakan kebijakan yang dimaksud. Komponen – komponen sumber daya tersebut adalah dukungan politik, dana, kompetensi administrative, dan kepemimpinan yang kreatif, yang harus tersedia dengan derajad yang  berbeda – beda bergantung kebijakan yang diimplementasikan.
Sebagai contoh kebijakan yang harus diimplementasikan adalah kebijakan yang harus menggunakan teknik enforcement, misalnya kebijakan Anti-Terorisme,  atau kebijakan menaikkan harga BBM, maka komponen utama yang harus tersedia adalah dukungan politik sebab tanpa dukungan politik yang kuat, niscaya kebijakan tersebut tak dapat diimplementasikan dengan baik. Demikian pula jika kebijakan yang diimplementasikan menggunakan teknik inducement, maka sumberdaya berupa kompetensi administrasif implementor haruslah kuat, dan seterusnya tergantung pada teknik yang digunakan dalam menginterpretasikan kebijakan yang harus diimplementasikan.

Tipologi lainnya
Substantive policies adalah kebijaksanaan tentang apa yang akan/ingin dilakukan oleh pemerintah. Yang menjadi tekanan adalah subject matternya, misalnya kebijaksanaan luar negeri, perdagangan, perburuhan, pendidikan, energi, kesehatan, perumahan dan sebagainya.

Prosedural policies, adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang siapa atau pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijaksanaan serta cara bagaimana perumusan kebijaksanaan itu dilaksanakan. Misalnya prosedur pembuatan UU Perpajakan yang menyangkut beberapa pihak yang terlibat serta prosedur perumusannya.

Material Policies, adalah kebijaksanaan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata atau kekuasaan yang hakiki bagi para penerimanya atau mengenakan beban-beban (kerugian) bagi yang harus mengalokasikannya. Misalnya : kebijaksanan tentang kewajiban para majikan untuk membayar upah minimum bagi buruhnya, kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan perumahan murah bagi warganya dan sebagainya.

Symbolic Policies,adalah kebijaksanaan yang bersifat tidak memaksa (non-enforcement), karena kebijaksanaan itu apakah akan memberikan keuntungan atau kerugian hanya memiliki dampak yang relatif kecil bagi masyarakat. Misalnya: Kebijaksanaan tentang larangan menginjak taman atau rumput di taman-taman kota, pajak progresif, konservasi hutan dan sebagainya.

Collectives Goods Policies, adalah kebijaksanaan tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan bagi keperluan orang banyak (kolektif) . Misalnya : Kebijaksanaan tentang pengadaan Sembilan Bahan Pokok (semabko) pengawasan lalulintas dan sebagainya.

Private Goods Policies, adalah kebijaksanaan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan hanya bagi kepentingan perseorangan (private), yang tersedia di pasaran bebas dan orang yang memerlukannya harus membayar biaya tertentu. Misalnya : Kebijaksanaan tentang penyediaan barang keperluan pribadi seperti restoran, tempat hiburan, perumahan, universitas, rumah sakit, pelayanan telepon dan sebagainya.

Liberal Policies, adalah kebijaksanaan yang menganjurkan pemerintah untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial terutama yang diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan. Kebijaksanaan liberal ini menghendaki agar pemerintah mengadakan koreksi terhadap ketidakadilan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada aturan-aturan sosial, meningkatkan program-program ekonomi dan kesejahteraan.

Concervative Policies,adalah lawan dari kebijaksanaan liberal. Menurut faham konservatif aturan sosial yang ada cukup baik jadi tidak perlu adanya perubahan sosial (bertahan dengan status quo) atau kalau perubahan sosial diperlukan harus diperlambat dan berjalan secara alamiah.




source : http://legislasi.blogspot.com/2008/12/kuliah4proses-perumusan-kebijaksanaan.html
atau bisa baca juga di http://nuryaman-tritas.blogspot.com/2011/05/proses-perumusan-kebijakan-publik.html