Metode Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Ada beberapa model analisis data yang dapat digunakan oleh peneliti dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang dikutip dalam Emzir:2012 setidaknya terdapat lima model untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif.
1. Model Analisis Data Bogdan dan Biklen
2. Model Analisis Data Miles dan Saldana 2014
    Model ini adalah revisi dari Model Analisis Data dari Miles dan Huberman yang meliputi :
    a. Data Collecting
    b. Data Reduction
    c. Data Display
    d. Conclusion Withdrawl
    Pada Model Miles dan Saldana Data Reduction diganting menjadi Data Condensation.
3. Model Analsisi Data Spradley
4. Model Analisis Data Philipp Mayring

Mari kita bahas satu per satu :

Tipe Kebijakan Publik

1. Distributif Policy ( Kebijakan Distributif)
      adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya membantu masyarakat atau sektor swasta untuk melakukan suatu kegiatan yang apabila tidak dibantu oleh pemerintah, masyarakat enggan untuk melakukanya.
kebijakan distributif berupa intensif ataupun subsidi
contoh : bantuan bibit unggul, subsidi alat KB, raskin, askes, beasiswa dan subsidi BBM.

2. Redistributif Policy ( Kebijakan Redistributif  )
     adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyalurkan kembali apa yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah yang  digunakan kembali untuk kepentingan bersama.
kebijakan redistributif berupa fasilitas umum
contoh : pungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah dan dikembalikan lagi dalam bentuk perbaikan infrastruktur umum

3. Regulatory Policy ( Kebijakan Regulatif )
     adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur / membatasi kegiatan  suatu kelompok ataupun memaksa suatu kelompok untuk melakukan sesuatu.
contoh : barang dan jasa
kebijakan ini dibagi dalam dua tujuan khusus yaitu kompetisi regulatory dan protect regulatory.
a. Kompetitif Regulatory adalah kebijakan untuk membatasi suatu pihak untuk dapat akses atau mendapatkan barang dan jasa tertentu.
contoh : listrik masuk desa. tidak semua orang dapat memakai listrik, hanya orang yang mampu saja yang bisa mengakses listrik.
b. Protektif Regulatory adalah kebijakan pemerintah yang memberikan proteksi pada pihak/masyarakat dari tindakan pihak lain yang membahayakan masyarakat luas.
contoh : pelarangan penggunakan nuklir

4. Kebijakan Alokatif
     adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan sumber daya yang ada.
contoh : penetapan sebidang tanah untuk hutan kota agar menjaga kota dari polusi udara.

Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan serangkai proses yang terdiri dari beberapa tahap. Secara garis besar ada tiga tahap utama dalam kebijakan publik yaitu pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Beberapa ahli yang mendiskripsikan proses kebijakan adalah Lester and Stewart serta William Dunn

Proses analisis kebijakan publik melalui beberapa tahap yaitu :
1. Perumusan Masalah
2. Perumusan Alternatif
3. Pemilihan Alternatif
4. Design Implementasi dan Evaluasi
5. Rekomendasi  Kebijakan

Next William Dunn Resume ^.^

Etika Birokrasi dalam Ilmu Perbandingan Administrasi Negara

Dalam sebuah blog http://thaufanyanuar.blogspot.com terdapat tulisan sebagai berikut : Menurut survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada pertengahan tahun 2010, Indonesia menempati peringkat terburuk kedua dalam hal birokrasi di Asia setelah India. Kemudian menempati peringkat terburuk pertama di ASEAN (tempointeraktif.com) Memang tidak dipungkiri bahwa birokrasi yang tumbuh dan berjalan di Indonesia saat ini terasa sangat jauh dari harapan adanya birokrasi itu sendiri. Dimana mindset masyarakat telah lekat bhawa birokrasi itu rumit, rigid, tidak transparan, perlu uang, tidak efisien dan tidak efektif. Begitulah kira kira citra birokrasi Indonesia. 

MenurutPrasojo, Kurniawan dan Holidin, 2007sejak masa orde baru telah banyak sisi birokrasi yang mendapat perhatian untuk diperbaiki. Dengan sebutan reformasi birokrasi ada beberapa aspek kepemerintahan yang perlu diperbaiki seperti aspek :

1. Sistem Perekrutan

2. Sistem Penggajian

3. Sistem Pengukurn Kerja

4. Sistem Pengembangan Karir

5. Sistem Pengawasan

 Sistem keperintahan dari aspek diatas adalah hal yang sangat mencerminkan buruknya birokrasi di Indonesia. Dimana Perekrutan penuh dengan nepotisme, penggajian mempunyai gap yang sangat tinggi, pengukuran kinerja terpengaruh oleh sifat ABS (asal bapak senang)  begitu juga dengan pengembangan karir, serta banyaknya praktek korupsi dan kolusi dan hal pengawasan. Untuk menangani masalah di atas pemerintah telah sedikit demi sedikit merubah sistem yagn ada dengan sistem yang lebih transparan. 

Mencontoh (benchmark) dari Singapura yang menjadi negara paling baik dalam hal birokrasi di ASEAN. Di Singapura para birokrat mempunyai etika birokrasi baik yang ditekankan pada sifat jujur dan dedikasi. Kejujuran membuat mereka melakukan pekerjaan secara maksimal dan memang ditunjang dengan gaji yang besar. Dedikasi yang diberikan birokrat kepada negara tidak sekedar kinerja pada tupoksi namun juga mengemban peran sebagai intrepeneur dan pendorong laju ekonomi. Sehingga banyak birokrat di Singapura yang menjadi pengusaha, memberikan lapangan usaha serta mengelola sumber daya yang ada demi kinerja yang lebih baik. Di Indonedia birokrat atau PNS adalah sebuah pekerjaan yang aman dan nyaman, berangkat pagi pulang sore tanpa resiko menantang sehingga pekerjaan menjadi PNS menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang notabene masyarkat miskin.  

Note : Singapura = entrepereneur, jujur, dedikasi, pengusaha, penuh tantangan.

Kerana kita sedang membicarakan Perbandingan Birokrasi mari kita garis bawahi dengan judul Singapura vs Indonesia in Birokrasi ^.^

Sistem Penggajian Di Singapura layaknya perusahaan, jika sebuah perusahaan itu rugi maka gaji para pegawainya akan dipotong. Pemotongan gaji pegawai di Singapura terjadi pada th 2009 ketika adanya krisis global dan pertumbuhan ekonomi menuruh, gaji perdana menteri yang seharusnya 3,7 juta dollar dipotong hingga menjadi 3,04 juta dollar.

Di Indonesia gaji PNS justru ditambah tambah seraya naiknya BBM dan bahan pokok atau tunjangan lainya dan juga tidak melihat dari kinerja apa yagn telah dicapai namun semata mata hanya telah menempati sebuah posisi yang perlu digaji. Penggajian PNS juga tidak melihat apa realitas yang ada di masyarakat. Saat rakyat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan terdapat birokrat yagn mengeluarkan uang millyaran rupiah hanya untuk memperbaik lapangan tenis di rumah dinasnya. 

Penempatan pegawai negeri di Singapura telah menerapkan sistem right men in the righ place. Lulusan lulusan terbaik dari universitas di Singapuran di rekrut untuk menduduki suatu jabatan birokrasi sesuai dengan bidang keahliannya sehingga tak diragukan para birokrat ini akan bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan kinerja dan dedikasinya untuk negeri.

 

Cara mengukur isu Strategis

1. Aktual
terbaru dan menjadi pusat perhatian
2. Urgensi
mendesak untuk diselesaikan
3. Relevan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Dampak Positif
apakah jika diselesaikan akan berdampak positif bagi masyarakat
5. Kesesuaian
apakah sesuai dengan visi misi yang disetujui oleh pemerintah
6. Inklusi
partisipasi dalam isu ini tinggi
7. Sensitifitas
aman dari dampak sampingan

Jenis Variable

Peubah (Variable)

Variable adalah karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek lain. Misalkan tinggi badan, jenis kelamin, pendapatan perkapita, dll. (Sudigdo, 1995)

Sedangkan menurut Solimun,Variable adalah karakteristik atau sifat dari objek kajian yang diamati atau diukur atau dicacah.

Variable menurut fungsinya dibagi menjadi:

1. Variable Bebas (Independent Variable)

Adalah variabel yang bila ia berubah akan mengakibatkan perubahan variabel lain.

2. Variable Tergantung (Dependent Variable)

Adalah variabel yang ditentukan atau tergantung pada variabel lainnya.

3. Variable Penyerta (Concomitant Variable)

Adalah suatu variabel dalam penelitian yang tidak merupakan pusat perhatian akan tetapi muncul dan berpengaruh terhadap keragaman variabel tergantung dan tidak terpengaruh atau membaur (Confounding) terhadap variabel bebas. (Solimun, 1997).

Variable Perancu (Confounding Variable) Adalah jenis variabel yang berhubungan (asosiasi) dengan variabel bebas dan berhubungan dengan variabel tergantung tetapi bukan merupakan variabel antara. (Sudigdo, 1995)

4. Variable Penggangu (Intervening Variable)

Adalah suatu variabel dalam penelitian yag tidak menjadi pusat perhatian akan tetapi muncul dalam penelitian dan berpengaruh terhadap keragaman variabel tergantung dan atau berpengaruh terhadap variabel bebas.

5. Variable Kendali (Control Variable)

Merupakan variabel yang bukan merupakan pusat perhatian dalam suatu penelitian, akan tetapi berpengaruh terhadap keragaman variabel tergantung dan pengaruh tersebut dapat dikendalikan misalnya dengan cara pengelompokan. (Solimun, 1997)

Teknik Pengambilan Sampel

1)  Teknik sampling secara probabilitas
Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi  sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif.

Teknik sampling semacam ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.
a) Teknik sampling secara rambang sederhana atau random sampling. Cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel rambang sederhana adalah  dengan undian.

b) Teknik sampling secara sistematis (systematic sampling). Prosedur ini berupa penarikan sample dengan cara mengambil setiap kasus (nomor urut) yang kesekian dari daftar populasi.

c) Teknik sampling secara rambang proporsional (proporsional random sampling). Jika populasi terdiri dari subpopulasi-subpopulasi maka sample penelitian diambil dari setiap subpopulasi. Adapun cara peng-ambilannya  dapat dilakukan secara undian maupun sistematis.

d) Teknik sampling secara rambang bertingkat. Bila subpoplulasi-subpopulasi sifatnya bertingkat, cara pengambilan sampel sama seperti pada teknik sampling secara proportional.

e) Teknik sampling secara kluster (cluster sampling) Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi  yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah, berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sample semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling.

2) Teknik sampling secara nonprobabilitas.
Teknik sampling nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sample yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Beberapa jenis atau cara penarikan sampel secara nonprobabilitas adalah sebagai berikut.

a) Purposive sampling   atau  judgmental sampling  Penarikan sampel secara purposif merupakan cara penarikan sample yang dilakukan memiih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang dietapkan peneliti.


b) Snow-ball sampling (penarikan sample secara bola salju).
Penarikan sample pola ini dilakukan dengan menentukan sample pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sample pertama, sample ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sample kedua, dan seterusnya sehingga jumlah sample semakin besar, seolah-olah terjadi efek bola salju.

c) Quota sampling (penarikan sample secara jatah). Teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Biasanya yang dijadikan sample penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data.

d) Accidental sampling  atau convenience sampling Dalam penelitian bisa saja terjadi diperolehnya sampel yang tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Proses diperolehnya sampel semacam ini disebut sebagai penarikan sampel secara kebetulan.

Bila jumlah populasi dipandang terlalu besar,  dengan maksud meng-hemat waktu, biaya, dan tenaga, penelitili tidak meneliti seluruh anggota populasi. Bila peneliti bermaksud meneliti sebagian dari populasi saja (sampel), pertanyaan yang selalu muncul adalah berapa jumlah sampel yang memenuhi syarat. Ada hukum statistika dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel semakin menggambarkan keadaan populasi (Sukardi, 2004 : 55).

Selain berdasarkan ketentuan di atas perlu pula penentuan jumlah sampel dikaji dari karakteristik populasi. Bila populasi bersifat  homogen maka tidak dituntut sampel yang jumlahnya besar. Misalnya saja dalam pemeriksaan golongan darah.  Walaupun pemakaian jumlah sampel yang besar sangat dianjurkan, dengan pertimbangan adanya berbagai keterbatasan pada peneliti, sehingga peneliti berusaha mengambil sampel minimal dengan syarat dan aturan statistika tetap terpenuhi sebagaimana dianjurkan oleh Isaac dan Michael (Sukardi, 2004 : 55). Dengan menggunakan rumus tertentu (lihat Sukardi, 2004 : 55-56), Isaac dan Michael memberikan hasil akhir jumlah sampel terhadap jumlah populasi antara 10 – 100.000..