Evaluasi Kebijakan Publik

Hi mahasiswa FISIP :) salam kenal. jika kalian mencari materi evaluasi ... maka ayo kita diskusi disini.
Definisi evaluasi : evaluasi adalah kegiatan mengukur  atau memberi nilai pada suatu pokok bahasan tertentu.
Evaluasi kebijakan publik berarti menilai dan mengukur dimensi dimensi yang ada pada kebijakan publik. Kita pasti sudah pernah belajar tentang kebijakan publik bukan ? Kebijakan Publik mempunyai serangkaian tahapan yang akan membedakan jenis evaluasi kebijakan publik itu sendiri. Setidaknya menurut Dunn ada 4 tahan kebijakan publik yaitu

Pertanyaan Dosen Tentang Skripsi Anda

Sudah ambil Skripsi pada KRS kalian ? selamat yah. .  karena kalian akan masuk pada dunia yang unpredictable hehehe. . .
Tulisan ini saya buat atas curahan hati saya mengenai apa yang terjadi pada proses pembuatan Skripsi, khususnya pada pertanyaan Dosen yang kadang datang dengan tiba2 meminta jawaban bak badai kita bengong aja. yah itu curcol.

Mari kita mulai dengan hal yang paling umum. Ini skripsi mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara.

1. Anda mau penelitian tentang apa ?
    fokusnya apa ? ex. kepuasan, kinerja, akuntabilitas, implementasi, efektifitas, lembaga, evaluaasi, strategi,
    topiknya apa ? ex. program apa yang ingin anda teliti, kebijakan apa, mana peraturannya

2. Dimana anda akan melakukan penelitian ?
    saya ingin jawab di dunia ini, tapi pasti saya langsung dipecat. atau saya jawab di kab.X
    selanjutnya akan ditanya mengapa ?
    nah ini juga bingung juga, kenapa ? ya krn saya kepinginya disitu Pak, atau yg deket aja Pak.
    mungkin sudah disuruh keluar dr ruangan yang saya ini.
    Tipsnya adalah ketika anda ditanya alasan untuk pemiliha lokasi penelitian maka jawabannya ada tiga :
    a. Secara Teoritis
    b. Secara Praktis
    c. Secara Metodologis

3. Mana instrument penelitiannya ?
    kadang ada yang tidak familiar dengan kata 'instrument penelitian'. alasannya instrument mirip dengan alunan nada. tapi ternyata jawabnya simple. instrumen penelitian adalah alat untuk pengumpulkan data pada kegiatan penelitian. nambahin aja, instrumen penelitian untuk penelitian yang kualitatif adalah 'si peneliti' dengan membawa 'pedoman wawancara'. sedangkan instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif adalah kuesioner dengan membuat 'angket kuesioner'. jadi ingin kue pukis dirumah ^^.

4. Apa masalahnya ?
    saya rasa hanya peneliti yang cari2 masalah didunia ini, semua orang tidak ingin ketemu masalah tapi researcher justru mencari masalah.
    oke, kata kunci dari masalah adalah kesenjangan. pokokny senjang, ada gap antara apa dan apa. itu masalah. kebanyakan dosen, ingin ditujukin masalah secara jelas atau berdata. begini, masalah bisa ditunjukan dari kesenjangan data berbentuk kuantitatif. misal : pembangunan nasional tujuannya mengurangi kematia ibu dan anak, tapi dari data bps angka kematian ibu dan anak terus meningkat tiap tahunnya. atau misal, PNPM bertujuan mensejahterakan masyarakat tapi setelah di implementasi ternyata jumlah keluarga miskin masih sama.
    seringnya dosen minta kesenjangan kaya gtu tapi kenyataannya suatu masalah itu ada walaupun tidak ada data kuantitatifnya. misal dengan adanya pengaduan, keluhan, sikap apriori dll. itu juga masalah looooh cuma ga ada data kuantitatifnya yang ada adalah data kaulitatif.
    sampai sini kita sudah tau ya ada kuantitatif dan data kaulitatif.

Metode Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Ada beberapa model analisis data yang dapat digunakan oleh peneliti dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang dikutip dalam Emzir:2012 setidaknya terdapat lima model untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif.
1. Model Analisis Data Bogdan dan Biklen
2. Model Analisis Data Miles dan Saldana 2014
    Model ini adalah revisi dari Model Analisis Data dari Miles dan Huberman yang meliputi :
    a. Data Collecting
    b. Data Reduction
    c. Data Display
    d. Conclusion Withdrawl
    Pada Model Miles dan Saldana Data Reduction diganting menjadi Data Condensation.
3. Model Analsisi Data Spradley
4. Model Analisis Data Philipp Mayring

Mari kita bahas satu per satu :

Tipe Kebijakan Publik

1. Distributif Policy ( Kebijakan Distributif)
      adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya membantu masyarakat atau sektor swasta untuk melakukan suatu kegiatan yang apabila tidak dibantu oleh pemerintah, masyarakat enggan untuk melakukanya.
kebijakan distributif berupa intensif ataupun subsidi
contoh : bantuan bibit unggul, subsidi alat KB, raskin, askes, beasiswa dan subsidi BBM.

2. Redistributif Policy ( Kebijakan Redistributif  )
     adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyalurkan kembali apa yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah yang  digunakan kembali untuk kepentingan bersama.
kebijakan redistributif berupa fasilitas umum
contoh : pungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah dan dikembalikan lagi dalam bentuk perbaikan infrastruktur umum

3. Regulatory Policy ( Kebijakan Regulatif )
     adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur / membatasi kegiatan  suatu kelompok ataupun memaksa suatu kelompok untuk melakukan sesuatu.
contoh : barang dan jasa
kebijakan ini dibagi dalam dua tujuan khusus yaitu kompetisi regulatory dan protect regulatory.
a. Kompetitif Regulatory adalah kebijakan untuk membatasi suatu pihak untuk dapat akses atau mendapatkan barang dan jasa tertentu.
contoh : listrik masuk desa. tidak semua orang dapat memakai listrik, hanya orang yang mampu saja yang bisa mengakses listrik.
b. Protektif Regulatory adalah kebijakan pemerintah yang memberikan proteksi pada pihak/masyarakat dari tindakan pihak lain yang membahayakan masyarakat luas.
contoh : pelarangan penggunakan nuklir

4. Kebijakan Alokatif
     adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan sumber daya yang ada.
contoh : penetapan sebidang tanah untuk hutan kota agar menjaga kota dari polusi udara.

Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan serangkai proses yang terdiri dari beberapa tahap. Secara garis besar ada tiga tahap utama dalam kebijakan publik yaitu pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Beberapa ahli yang mendiskripsikan proses kebijakan adalah Lester and Stewart serta William Dunn

Proses analisis kebijakan publik melalui beberapa tahap yaitu :
1. Perumusan Masalah
2. Perumusan Alternatif
3. Pemilihan Alternatif
4. Design Implementasi dan Evaluasi
5. Rekomendasi  Kebijakan

Next William Dunn Resume ^.^

Etika Birokrasi dalam Ilmu Perbandingan Administrasi Negara

Dalam sebuah blog http://thaufanyanuar.blogspot.com terdapat tulisan sebagai berikut : Menurut survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada pertengahan tahun 2010, Indonesia menempati peringkat terburuk kedua dalam hal birokrasi di Asia setelah India. Kemudian menempati peringkat terburuk pertama di ASEAN (tempointeraktif.com) Memang tidak dipungkiri bahwa birokrasi yang tumbuh dan berjalan di Indonesia saat ini terasa sangat jauh dari harapan adanya birokrasi itu sendiri. Dimana mindset masyarakat telah lekat bhawa birokrasi itu rumit, rigid, tidak transparan, perlu uang, tidak efisien dan tidak efektif. Begitulah kira kira citra birokrasi Indonesia. 

MenurutPrasojo, Kurniawan dan Holidin, 2007sejak masa orde baru telah banyak sisi birokrasi yang mendapat perhatian untuk diperbaiki. Dengan sebutan reformasi birokrasi ada beberapa aspek kepemerintahan yang perlu diperbaiki seperti aspek :

1. Sistem Perekrutan

2. Sistem Penggajian

3. Sistem Pengukurn Kerja

4. Sistem Pengembangan Karir

5. Sistem Pengawasan

 Sistem keperintahan dari aspek diatas adalah hal yang sangat mencerminkan buruknya birokrasi di Indonesia. Dimana Perekrutan penuh dengan nepotisme, penggajian mempunyai gap yang sangat tinggi, pengukuran kinerja terpengaruh oleh sifat ABS (asal bapak senang)  begitu juga dengan pengembangan karir, serta banyaknya praktek korupsi dan kolusi dan hal pengawasan. Untuk menangani masalah di atas pemerintah telah sedikit demi sedikit merubah sistem yagn ada dengan sistem yang lebih transparan. 

Mencontoh (benchmark) dari Singapura yang menjadi negara paling baik dalam hal birokrasi di ASEAN. Di Singapura para birokrat mempunyai etika birokrasi baik yang ditekankan pada sifat jujur dan dedikasi. Kejujuran membuat mereka melakukan pekerjaan secara maksimal dan memang ditunjang dengan gaji yang besar. Dedikasi yang diberikan birokrat kepada negara tidak sekedar kinerja pada tupoksi namun juga mengemban peran sebagai intrepeneur dan pendorong laju ekonomi. Sehingga banyak birokrat di Singapura yang menjadi pengusaha, memberikan lapangan usaha serta mengelola sumber daya yang ada demi kinerja yang lebih baik. Di Indonedia birokrat atau PNS adalah sebuah pekerjaan yang aman dan nyaman, berangkat pagi pulang sore tanpa resiko menantang sehingga pekerjaan menjadi PNS menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang notabene masyarkat miskin.  

Note : Singapura = entrepereneur, jujur, dedikasi, pengusaha, penuh tantangan.

Kerana kita sedang membicarakan Perbandingan Birokrasi mari kita garis bawahi dengan judul Singapura vs Indonesia in Birokrasi ^.^

Sistem Penggajian Di Singapura layaknya perusahaan, jika sebuah perusahaan itu rugi maka gaji para pegawainya akan dipotong. Pemotongan gaji pegawai di Singapura terjadi pada th 2009 ketika adanya krisis global dan pertumbuhan ekonomi menuruh, gaji perdana menteri yang seharusnya 3,7 juta dollar dipotong hingga menjadi 3,04 juta dollar.

Di Indonesia gaji PNS justru ditambah tambah seraya naiknya BBM dan bahan pokok atau tunjangan lainya dan juga tidak melihat dari kinerja apa yagn telah dicapai namun semata mata hanya telah menempati sebuah posisi yang perlu digaji. Penggajian PNS juga tidak melihat apa realitas yang ada di masyarakat. Saat rakyat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan terdapat birokrat yagn mengeluarkan uang millyaran rupiah hanya untuk memperbaik lapangan tenis di rumah dinasnya. 

Penempatan pegawai negeri di Singapura telah menerapkan sistem right men in the righ place. Lulusan lulusan terbaik dari universitas di Singapuran di rekrut untuk menduduki suatu jabatan birokrasi sesuai dengan bidang keahliannya sehingga tak diragukan para birokrat ini akan bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan kinerja dan dedikasinya untuk negeri.

 

Cara mengukur isu Strategis

1. Aktual
terbaru dan menjadi pusat perhatian
2. Urgensi
mendesak untuk diselesaikan
3. Relevan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Dampak Positif
apakah jika diselesaikan akan berdampak positif bagi masyarakat
5. Kesesuaian
apakah sesuai dengan visi misi yang disetujui oleh pemerintah
6. Inklusi
partisipasi dalam isu ini tinggi
7. Sensitifitas
aman dari dampak sampingan